Prabowo Sebut Divestasi Freeport Etok-Etok, Ini Faktanya

Solopos.com, JAKARTA — Meskipun membahas isu pertahanan, debat keempat Pilpres 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto rupanya menyangkut soal divestasi saham Freeport Indonesia. Saat Jokowi memaparkan keberhasilan akuisisi saham Freeport, Prabowo menyebutnya hanya etok-etok alias pura-pura.

Penyebutan soal Freeport ini sebenarnya berawal dari pernyataan Prabowo yang mengkritik pengelolaan pelabuhan atau bandara yang menggunakan jasa perusahaan asing yang menurutnya mengancam kedaulatan negara. Kebetulan, hal ini bertepatan dengan isu panas pro-kontra perpanjangan kontrak Pelindo II dengan Hutchison dalam pengelolalaan Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya melihat Pak Prabowo ini terlalu sangat khawatir dengan sebnernya negar alain melakukan. Anggaran kita terbatas, tentu saja kita mengundang investasi di Indonesia. Tapi dalam hal kedaulatan kita tidak akan berikan 1 cm pun ke negara laiun. Ini beda, ini investasi yang dilakukan perusahaan, bukan negara. Oleh sebab itu negara lain semua melakukan itu dan tidak ada masalah,” jawab Jokowi dalam debat Sabtu (30/3/2019) malam.

Namun Jokowi menegaskan dirinya tidak akan membuka investasi di titik-titik strategis seperti lapangan udara TNI AU atau pelabuhan armada AL. Di sinilah Jokowi berupaya membantah opini Prabowo bahwa investasi asing mengancam kedaulatan, dengan mencontohkan akuisisi saham Freeport Indonesia.

“Yang penting pengelolaan ada di dalam, manajemen kita di dalam, mengendalikan. Berpartner tidk ada masalah. Saya contohkan, Freeport bertahun2 5 persen tidak ada masalah, sekarang kita beli jadi 51%, kita bisa ikut mengelola,” kata Jokowi.

Namun Prabowo kembali menyanggah pendapat Jokowi. Menurutnya, pembantu-pembantu presiden telah memberikan keterangan menyesatkan kepada Jokowi. “Maaf Pak, Pak jokowi ini sahabat saya. Jadi saya ini, pembantu-pembantu Bapak yang memberikan keterangan menyesatkan.”

“Masalah bandara bagi kami dalam strategi perang, itu strategis, bukan soal dagang. Waktu kita masih miskn, GDP kita terendah di Asia, Bung Karno bikin angkatan perang terkuat di Asia Tenggara. Bukan untuk gagah-gagahan. Bagi Bung Karno kemerdekaan segalanya. Ini masakah keamanan nasional, tentara kita mati merebut lapangan udara. Kok dengan gampang kita kasihkan ke perusahaan asing. Kalau Freeport itu sudah kita beli…Bapak sadar ga? Benefitnya 81% ke mereka, [divestasi saham Freeport Indonesia] 51% itu mungkin ya agak etok-etok,” kata Prabowo.

Prabowo mengklaim pernyataan itu berdasarkan laporan dari komisi keamanan bursa saham Freeport, meski tak menyebutkan dokumennya. “Itu laporan mereka sendiri, security exchange comission.”

Fakta Freeport Indonesia

Jokowi sendiri dalam tanggapannya tidak secara khusus menyebutkan bantahannya terhadap klaim Prabowo tentang divestasi Freeport Indonesia. Sebagai catatan, proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) telah tercapai pada Desember 2018 lalu. Sebagai dampaknya, struktur manajemen baru PTFI pun berubah dan mayoritas diisi orang Indonesia.

Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan dengan proses divestasi ini Inalum akan menguasai 51,2% saham PTFI. Sementara itu 48,8% lainnya masih dimiliki oleh Freeport McMoRan Inc.

“Siapa pengurusnya? Direksinya ada empat orang Indonesia dan dua non-Indonesia. Direktur Utamanya Pak Tony Wenas,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Jumat (21/12/2018), yang dilansir Solopos.com dari Bisnis/JIBI.

Selanjutnya, dia menyebutkan tiga jajaran direksi lainnya yang berasal dari Indonesia diisi oleh Orias Petrus Moedak sebagai wakil direktur utama. Saat ini, Orias tercatat sebagai Direktur Keuangan Inalum. Lalu Jenpino Ngabdi sebagai direktur, Achmad Ardianto sebagai direktur.

Kemudian dua posisi direktur lainnya diisi ahli operator Freeport-McMoRan Inc, yakni Robert Charles Schroeder dan Mark Jerome Johnson. Sementara itu, jajaran komisaris juga diisi oleh empat orang Indonesia dan dua orang non-Indonesia.

Komisaris Utama diisi Chief Executive Officer of Freeport-McMoRan Inc. Richard Adkerson dan posisi Wakil Komisaris Utama diisi mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Belakangan, mantan Menteri ESDM periode 2014-2016 Sudirman Said–yang kini berada di kubu Prabowo-Sandi–mengaku tidak habis pikir dengan cara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait divestasi saham 51%.

Sudirman menilai transaksi PT Inaum (persero) dengan Freeport McMoran (induk usaha PT Freeport Indonesia/PTFI) berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Menurutnya, berdasarkan laporan Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019, meski Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas PTFI, tidak serta merta Indonesia menjadi pemegang kendali manajemen dan operasional PTFI. Selain itu, mayoritas benefit ekonomi sekitar 81% lebih masih di tangan Freeport McMoran.

Biaya rehabilitasi atas kerusakan lingkungan yang terjadi di area tambang PTFI dan pembangunan smelter, menjadi beban bersama berdasarkan komposisi pemegang saham.