Solopos.com, SOLO -- Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang ingin menyelesaikan kasus manuver kapal Coast Guard China dan puluhan kapal nelayan negara itu ke perairan Natuna secara baik-baik.
Jansen Sitindaon menyinggung sikap Prabowo Subianto saat mencalonkan diri dalam Pilpres 2019 lalu yang seperti macan membela kedaulatan bangsa.
Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun
Namun, kini pernyataan Prabowo Subianto terkesan berlawanan dengan sikap itu.
"Kalau besok ada 50 orang nyolong di Hambalang apa akan bapak bilang sahabat juga Kalau iya, banyak yg mau nyoba nih pak. Walau tidak mau keras, harusnya bapak cari narasi lain sebenarnya. Kalau ginikan kasihan, jd terlihat 'meong'. Padahal di pilpres kemarin garang bak macan!" ujar Jansen di akun Twitter miliknya, @jansen_jsp, Sabtu (4/1/2020).
Kapal China di Natuna, Susi Pudjiastuti: Selama Saya Menteri Kapal Asing Tak Berani
Diberitakan Solopos.com sebelumnya, Prabowo Subianto menegaskan ingin melakukan diplomasi untuk merespons klaim China atas perairan Natuna.
"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik," ujar Prabowo.
Patut Dicoba! Tips Agar Tidak Mendengkur saat Tidur
Kisah Kelam PSK: Melayani saat Mens
Selain Jansen Sitindaon, pernyataan Prabowo Subianto tersebut juga dikritik Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Hikmahanto Juwana menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut karena dua alasan.
Anies Baswedan: Anak-anak Suka Main Air di Lokasi Banjir
Doa Agar Anak Tak Diganggu Makhluk Halus
Pertama, Menhan sebagai bagian dari pemerintah harus satu suara dengan suara pemerintah yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi di Kantor Menko Polhukam.
Ramalan Bencana 2020, Waspada Gempa 9 SR!
Langkah yang diambil, yakni meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal China, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
Catat! Ini Cara Mengetahui Mobil yang Pernah Terendam Banjir
Lowongan Kerja Terbaru, Klik di Sini!
"Peningkatan patroli juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard China," kata Hikmahanto.
Kedua, persoalan Natuna tidak bisa diselesaikan dengan perundingan.
Presiden Jokowi Prihatin Pepohonan di Solo Ditebangi
Ini Arti Nama Putra Ahok dan Puput
Ini karena China tidak mau mengakui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan sebaliknya Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim zona traditional fishing dari China yang juga menyasar perairan Natuna.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
