Menhan Prabowo Subianto di raker dengan DPR (Liputan6/Johan Tallo)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak boleh ada kebocoran, penyimpangan, atau penyelewengan anggaran Kementerian Pertahanan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo seusai menghadiri rapat terbatas membahas kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan. Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak," kata Prabowo.

Pesan tersebut, menurut Prabowo, ditekankan terus-menerus oleh Presiden Jokowi kepada dirinya. Prabowo mengaku menyambut baik perintah tersebut.

Fadli Zon Tuding Pemerintah Jokowi Oligarki, Najwa Shihab: Berani Kritik Prabowo?

Prabowo menyatakan pihaknya ingin menjaga tidak ada kebocoran atau penggelembungan yang tidak masuk akal.

"Kita review semua, semua proyek, pengadaan, kita review. Kita cek lagi harga, kita cek lagi teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan, TNI AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh," kata Prabowo.

UU Keistimewaan DIY Digugat, Pemprov Diminta Hapus Istilah Pribumi - Nonpribumi

Dalam rapat terbatas yang diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja tersebut, Jokowi menekankan sejumlah hal antara lain:

Pertama, peta jalan (roadmap) pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri harus jelas, mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan BUMN dan swasta sehingga Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri.

Pakar: Ahok Petentang-Petenteng Suka Marah, Cocok Jadi Komisaris Pertamina

Kedua, pemerintah juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista atau program kerjasama dengan negara lain. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya manusia industri pertahanan Indonesia betul-betul diperkuat.

Khasiat Habbatussauda Diklaim Sembuhkan Segala Penyakit Kecuali Kematian

"Dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya apalagi orientasinya sekedar proyek, sudah stop yang seperti itu," kata Jokowi.

Mulai 2020, Pengangguran Digaji Pemerintah Hingga Rp7 Jutaan

Orientasi alih teknologi itu, menurut Jokowi, adalah kemitraan strategis untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang dikerjasamakan.

Gubernur Jateng Izinkan PNS Kerja di Rumah, Ini Syaratnya...

Ketiga, Jokowi meminta kebijakan pengadaan alutsista benar-benar memperhitungkan dan mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu cepat pada saat ini yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang.

Komisaris Utama Pertamina, Penghasilan Ahok Bakal Lebih Gede dari Anies Baswedan

"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," tambah Jokowi.

Sumber: Bisnis/JIBI


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten