Prabowo Ingin Perang Rakyat Semesta, CSIS: Jangan Mundur 1 Abad!

Solopos.com, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan akan mengusung konsep pertahanan yang disebut sebagai perang rakyat semesta. Oleh sejumlah pihak, landasan kebijakan itu dipertanyakan relevansinya dan dikhawatirkan menjadi langkah yang berpotensi mundur ke abad 20.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan A Laksmana memberikan analisis tentang relevansi pernyataan Prabowo itu. Menurutnya, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) sudah dikenal sejak dulu dan ada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun paling terpenting saat ini adalah mengimplementasikan konsep itu dalam pertahanan modern yang tak melulu soal perang militer.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Sbg falsafah bhw "semua komponen bangsa negara terlibat dalam pertahanan", sishanmkarata secara konseptual tidak scr inheren "bermasalah" and tidak unik ??. Banyak negara "maju" (eg ????) juga pada dasarnya juga memakai landasan "sishankamrata" (versi mereka)," kata Evan di akun Twitter @EvanLaksmana.

Menurutnya, Indonesia perlu melihat sejarah penerapan sishankamrata semasa Orde Baru (Orba). Saat itu, sishankamrata diterjemahkan sebagai dwi-fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang membuat ABRI masuk dalam seluruh bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tentu situasi tersebut tidak diinginkan kembali terjadi saat ini.

Prabowo Ditantang Panggil Ustaz Abdul Somad dkk Ikrar Cinta NKRI

Pertanyaan penting yang pertama, kata dia, adalah bagaimana menerjemahkan sishankamrata tanpa membuka pintu militerisasi negara dan masyarakat. "Pertanyaan ini penting krn tanpa ada rencana & kebijakan jelas dr Kemenhan & Mabes, akan selalu muncul pertanyaan dan kritik dr masyarakat. Era pertahanan masa kini butuh "dukungan semesta" juga, bukan secret decision by fiat. Sejarah tetap membayangi kita semua," kata Evan.

"2. Apa turunan atau re-interpretasi sishankamrata yang bisa mendorong transformasi pertahanan TNI menjadi kekuatan profesional dan modern abad 21? Apakah MEF [minimum essential funding/anggaran pemerintah] tetap menjadi acuan?"

Masalah ketiga, kata Evan, adalah banyaknya landasan konseptual operasi dan taktik militer saat ini yang merupakan warisan Jepang dan perang revolusi 1945-1949. "Bagaimana kita memformulasikan doktrin2 dan operasi2 militer baru dan modern yang tidak lagi berdasar asumsi2 dari 60 tahun lalu?"

Karena itu, semua hal terkait sistem pertahanan perlu di-update lagi untuk merumuskan konsep pertahanan baru. Pemerintah perlu mempertimbangkan anggaran pertahanan, pemindahan ibu kota, hingga perubahan situasi di Asia Pasifik, sehingga bukan hanya bicara soal falsafah.

"Perubahan fundamental lingkungan strategis membutuhkan kaji ulang asumsi2 dasar yang dipakai untuk "menerjemahkan" sishankamrata. Jangan sampai proses transformasi pertahanan malah mundur ke abad 20. Tantangan kebijakan pertahanan riil tidak bisa dijawab dgn falsafah semata2."

Tak Ada Bukti Rizieq Shihab Dicekal, Mahfud MD Duga Ada Masalah Lain

Keyakinan Prabowo

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (11/11/2019), mengatakan sistem pertahanan tersebut telah sesuai dengan UU No 34/2004.

“Pertahanan keamanan rakyat semesta adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman,” katanya, dikutip Solopos.com dari Bisnis/JIBI.

Meski teknologi pertahanan Indonesia saat ini jauh tertinggal dengan negara-negara lain, namun melalui konsep Pertahanan Rakyat Semesta Indonesia diyakini akan bisa memenangkan sebuah perang.

Inilah Isi Novel "Ghost Fleet", Dasar Pidato Prabowo Tentang Indonesia Bubar 2030

"Kita mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain, tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep pertahanan rakyat, semesta perang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang. Perang yang akan kita laksanakan adalah perang rakyat semesta. The concept of the total people war," katanya dalam paparannya di komisi DPR yang menangani soal pertahanan dan keamanan tersebut.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menyebutkan bahwa konsep pertahanan tersebut sudah terdoktrin oleh masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Sehingga dengan konsep ini, perlu dilakukan program “Bela Negara” bagi warga Indonesia. “Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara,” katanya.