Solopos.com, JAKARTA — Partai Gerindra tak mau ambil pusing dengan kembali digulirkannya isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tahun 2997/1998 yang diduga melibatkan Prabowo Subianto.
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmon J. Mahesa, menilai isu tersebut sengaja digulirkan untuk menjelekkan citra Prabowo yang kini maju sebagai capres. “Bukan hal baru dan tidak mengagetkan kami. Karena ini isu yang panas mendekati pemilu. Seandainya Pak Prabowo tidak capres ini tidak panas,” kata Desmon di Jakarta, Kamis (8/5/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Desmon ihwal kasus tersebut sebenarnya sudah jelas jika Komnas HAM memperhatikan pernyataan Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Kivlan mengatakan bahwa pada saat itu Presiden Soeharto memerintahkan adanya operasi militer untuk mengamankan kondisi negara. Kala itu, Panglima ABRI dijabat oleh Faisal Tanjung.
Jika memang operasi militer, kata Desmon, maka yang paling bertanggungjawab adalah pimpinan tertinggi militer, bukan Prabowo yang waktu itu menjabat sebagai Pangkostrad. “Jangan diarahkan ke indivudu Pak Prabowo. Kalau ini operasi TNI ya harus ditelusuri. Ini operasi TNI dibawah Faisal Tanjung. Kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo, ini enggak tepat,” sangkalnya.
Ia pun meminta Komnas HAM untuk menelusuri kebenaran peristiwa tersebut dengan mengacu pada pernyataan Kivlan Zen. Sebagai catatan, Desmon adalah salah satu korban pelanggaran HAM, yaitu penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997/1998. Namun dia juga pernah menjadi pengacara mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Muchdi Purwoprandjono (Muchdi Pr) dalam kasus Munir.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
