"PR" Ahok 6 Bulan, dari Asian Games Hingga Apartemen PNS

Ahok akan mengejar waktu 6 bulan untuk menyelesaikan masalah venue Asian Games 2018, apartemen PNS, hingga Pasukan Merah.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mengebut sisa program yang belum dirampungkan hingga masa kerjanya berakhir hingga enam bulan ke depan. Pertama, Ahok akan menyelesaikan kewajiban Pemprov DKI untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, yakni menyediakan fasilitas arena balap kuda, sepeda, dan fasilitas lainnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Selain itu, pihaknya juga akan segera merealisasikan program sertifikasi pelatihan tukang bangunan yang akan direkrut menjadi Pasukan Merah atau tukang perbaikan atap rumah kumuh di DKI. Mereka akan dibayar oleh kelurahan sesuai upah minimum provinsi (UMP).

“Soal halte dan terminal juga nanti kami akan serahkan ke Transjakarta dengan syarat mereka ke depan harus memiliki pendapatan Rp2 triliun,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Pekerjaan rumah lain yang belum rampung, kata dia, adalah terkait pengelolaan Terminal Pulogebang yang rencananya akan diserahkan ke PD Pasar Jaya. Juga soal penyediaan hunian yang bekerja sama dengan pengembang milik pemerintah untuk membangun apartemen di atas depo light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT).

“Nanti buyer untuk apartemen tersebut adalah golongan PNS, dan mereka akan mampu cicil karena gajinya sudah Rp13 juta,” paparnya.

Namun, kata dia, untuk persoalan reklamasi, dirinya belum memberikan pernyataan secara mendetail karena masih nunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ahok hari ini menerima kedatangan calon Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta.

Menurut Anies, pertemuan keduanya membicarakan soal anggaran, program dan rekonsiliasi kedua pendukung pasangan untuk meredam suasana pasca pilkada. “Kita sama-sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan. Memperjuangkan persatuan. Kita semua adalah warga Jakarta yang kemarin sudah selesai. Kita mulai babak baru,” katanya.

Anies mengatakan pihaknya akan mulai berbicara soal 100 hari program kerja Anies-Sandi setelah ada pengumuman resmi soal penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta. Dia mengatakan pertemuan dengan Ahok relatif sebentar karena sudah ada agenda persidangan yang harus dijalani. Namun, kata dia, pertemuan tersebut dinilai sangat penting.

“Mengapa ini penting? Karena siklus anggaran dengan siklus pilkada itu jadwalnya tidak nyambung. Pilkadanya bulan April, sementara pelantikan Oktober. Sementara anggaran sekarang ini diproses sampai Oktober. Jadi kalau tidak ada pembicaraan sekarang, maka anggaran yang disusun nanti tidak mencerminkan rencana yang dijanjikan dalam kampanye gubernur baru,” paparnya.

Dia menambahkan pertemuan untuk membicarakan anggaran juga dilakukan sedini mungkin dengan petahana untuk menghindari rencana kerja gubernur baru tidak molor pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, kata dia, mengapa pertemuan dilakukan di awal untuk memperoleh kesepakatan oleh tim anggarannya untuk menerjemahkan program yang dijanjikan agar bisa segera dilaksanakan.

Adapun, dalam waktu dekat pihaknya bersama tim petahana, tim Pemprov DKI akan segera duduk bersama untuk melanjutkan hasil pertemuan dalam pembahasan anggaran tersebut. “Sehingga program-program kita yang telah disusun bisa mulai dilaksanakan pada 2018. Saya sendiri hargai sekali keterbukaan Pak Basuki,” paparnya.