PPPK Klaten Geruduk BKPSDM Klaten PascaPeroleh SK, Ada Apa?

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pekan lalu baru menerima surat keputusan (SK) menggeruduk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klaten, Rabu (25/5/2022).

 Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antre di depan gedung C Setda Klaten untuk mengambil SK PPPK yang sudah direvisi, Kamis (25/5/2022). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)

SOLOPOS.COM - Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) antre di depan gedung C Setda Klaten untuk mengambil SK PPPK yang sudah direvisi, Kamis (25/5/2022). (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)

Solopos.com, KLATENPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pekan lalu baru menerima surat keputusan (SK) menggeruduk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Klaten, Rabu (25/5/2022). Kedatangan mereka untuk mengambil revisi SK PPPK menyusul ada kesalahan penulisan gaji pada SK sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, 1.000-an PPPK berdatangan ke kantor BKPSDM secara bergelombang sejak Rabu pagi. Mereka mengantre di depan gedung C Sekretariat Daerah (Setda) Klaten yang juga menjadi kantor BKPSDM.

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Salah satu guru PPPK asal Kecamatan Wedi, Setiawan Budi, 30, mengatakan kedatangan para PPPK itu untuk merevisi SK PPPK yang sepekan lalu diterima. Pada SK PPPK yang diterima sebelumnya, gaji tertera sekitar Rp3.708.125.

Sementara, berdasarkan Perpres No. 98/2022 disebutkan PPPK golongan IX dengan masa kerja nol tahun dan nol bulan gajinya Rp2.966.500.

“Sebenarnya Rp2,9 juta. Tetapi karena ada salah ketik, jadi tertulis Rp3,7 juta. Awalnya kaget juga karena saat menerima SK tertera Rp3,7 juta. Ternyata ada kekeliruan akhirnya direvisi. Ya sudah, wong aslinya juga segitu,” kata Setiawan saat ditemui Solopos.com di Setda Klaten, Rabu.

Baca Juga: Alhamdulillah, 1.977 Guru PPPK di Klaten Akhirnya Terima SK

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Klaten, Slamet, mengatakan sebelumnya ada kekeliruan penulisan gaji pada SK PPPK. Soal jumlah SK yang salah ketik, Slamet menjelaskan tak semua salah. Ada 1.000-an PPPK yang berdatangan secara bergelombang ke BKPSDM pada Kamis.

“Tidak semuanya salah tetapi sebagian besar,” kata Slamet.

Sebagai informasi, pekan lalu ada 1.977 guru PPPK yang menerima SK pada Kamis (19/5/2022). Para guru itu diangkat menjadi PPPK berdasarkan hasil seleksi yang digelar pada 2021.

Slamet menjelaskan SK yang keliru sudah diperbaiki dan para PPPK mengambil SK yang sudah direvisi ke BKPSDM pada Rabu secara bertahap.

Baca Juga: Tenaga Honorer Dihapus, Bupati Klaten: Nanti Jadi PPPK

“Tidak akan mengurangi hak yang bersangkutan. Imbauan kami para PPPK tetap tenang, bekerja seperti biasa dengan baik, disiplin, serta ditingkatkan dalam pelayanan ke masyarakat,” kata dia.

Aplikasi BKN

Slamet mengatakan kesalahan pencamutan nilai gaji tidak disengaja. Hal itu terjadi lantaran ada eror saat melakukan pengunduhan data pada aplikasi BKN.

“SK sudah benar, petikan yang perlu dibetulkan. Tidak semua salah, pada awal pengunduhan data tidak ada masalah yang muncul. Namun karena banyaknya data yang diunduh, baru diketahui bahwa ada kesalahan data,” kata Slamet.

Kesalahan penulisan itu tidak bakal memengaruhi hak yang diterima PPPK. PPPK tetap akan menerima gaji sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Perpres 98/2020 yakni PPPK golongan IX dengan masa kerja 0 tahun dan 0 bulan gajinya hanya Rp2.966.500. Besaran gaji tersebut merupakan gaji pokok, belum termasuk tunjangan yang diatur dalam aturan yang berbeda.

Baca Juga: 1.421 Guru Honorer SD dan SMP Klaten Lolos Seleksi PPPK Tahap I

Detail penggajian secara teknis menjadi kewenangan unit kerja dalam hal ini Disdik Klaten dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Klaten.

Bukan Disengaja

Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan kesalahan penulisan gaji pada SK PPPK bukan disengaja. Dia menjelaskan kesalahan penulisan gaji sudah diperbaiki dan tidak bakal mengurangi hak PPPK.

“Kekeliruan itu bukan unsur kesengajaan, tapi saking banyaknya yang harus disiapkan materinya. Jadi tidak ada unsur penipuan, mau mengurangi hak atau ingin meminta. Ini murni kesalahan dan sudah dibenahi,” kata Mulyani.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Berita Terkini

Warga Grogol Korban Pantai Drini Dikenal Ramah dan Sederhana

Warga asal Dusun Jetis, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Rini Hastuti, yang meninggal dunia saat wisata di Pantai Drini dikenal ramah dan sederhana.

Nama 8 Siswa Sragen Hilang, Panitia PPDB: Kode Pembajak dari Jatim

Panitia PPDB 2022 Provinsi Jawa tengah mendeteksi ada orang lain yang menggunakan akun milik calon siswa yang namanya hilang. Dari alamat IP, diketahui kodenya dari Jawa Timur.

Sudah Dimulai, Kontraktor Ungkap Skenario Pengerjaan Jembatan Mojo Solo

Kontraktor proyek rehab Jembatan Mojo, Solo, membeberkan skenario pengerjaan jembatan penghubung Solo dengan Sukoharjo tersebut.

Nama 8 Siswa di Sragen Tiba-Tiba Menghilang, Sekolah Lapor ke Provinsi

Nama delapan calon siswa SMAN 1 Gondang Sragen mendadak hilang dari daftar PPDB 2022 sekolah tersebut. Diduga ada orang yang membatalkan pendaftaran delapan siswa tersebut.

Tragis! Anak Semata Wayang Korban Pantai Drini Sebentar Lagi Menikah

Putra semata wayang wisatawan asal Grogol, Sukoharjo, yang menjadi korban terseret ombak di Pantai Drini, Gunungkidul, berencana menikah akhir bulan ini.

Ssstt...Bakal Ada Universitas Baru Lagi di Karanganyar Lur

Kabupaten Karanganyar akan kedatangan universitas baru. Pemkab tengah menyiapkan lahan 10 hektare untuk pembangunan gedung universitas negeri tersebut.

Boyolali jadi Daerah Wabah, Berapa Total Ternak Suspek PMK?

Kabupaten Boyolali ditetapkan menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Total ternak suspek PMK di Boyolali saat ini sekitar 4.642.

Ada 2 Event Internasional Di Solo, 796 Personel Keamanan Dikerahkan

Polresta Solo siap menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan dua event internasional yakni pertemuan G20 dan ASEAN Paragames, Juli ini.

Ternyata Tak Boleh Beri Nama Anak Cuma Satu Kata, Ini Kata Disdukcapil

Disdukcapil Karanganyar meminta warga untuk tidak memberi nama anak mereka dengan hanya satu kata. Ada aturan yang melarang memberi anak dengan hanya satu kata.

Jadi Daerah Wabah PMK, Boyolali Perpanjang Penutupan Pasar Hewan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali memutuskan untuk memperpanjang penutupan seluruh pasar hewan. Menyusul adanya penetapan Boyolali sebagai Daerah Wabah PMK.

Gibran Soal Pelecehan Seksual Personel JKT 48: Protesnya Ke Saya Semua!

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat protes dari banyak pihak soal kasus pelecehan seksual yang dialami personel JKT48 saat konser di The Park Mall Solo Baru, Sukoharjo.

Pemkab Karanganyar Bagi-Bagi 20 Domba Kurban, Siapa yang Dapat?

Pemkab Karanganyar kembali akan membagi-bagi hewan kurban ke sejumlah daerah dan lembaga. Hewan kurban yang dibagi-bagi berupa domba.

Warga Grogol Terseret Ombak Pantai Drini, Ternyata Kakak Beradik

Dua wisatawan asal Kecamatan Grogol, Sukoharjo yang terseret ombak di Pantai Drini merupakan kakak beradik.

Kisah Misteri Suara Kijang di Gupak Menjangan Gunung Lawu

Kisah misteri kali ini tentang penampakan kijang di Gupak Menjangan Gunung Lawu.

Waspada! Boyolali Ditetapkan jadi Daerah Wabah PMK

Kabupaten Boyolali ditetapkan menjadi daerah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hasil tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Wabah PMK (foot and mouth disease).