PPKM Level 4 Membuahkan Hasil, Menko Perekonomian Airlangga Apresiasi Dukungan Masyarakat

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah mewaspadai ancaman meluasnya penyebaran Covid-19 varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli 2021. Hal ini menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 20201.

Faktor lainnya adalah masih fluktuatifnya beberapa indikator penanganan Covid-19. Terutama untuk kasus konfirmasi dan positivity-rate, yang masih sangat tergantung pada jumlah testing harian.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

“Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM Level 4, dari tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021. Dengan melakukan penyesuaian terhadap pengaturan pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, melalui keterangan tertulis, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Ulama Golkar: Saatnya Pak Airlangga Jadi Presiden

Airlangga mengatakan PPKM Level 4 sampai 2 Agustus telah membuahkan hasil meski belum maksimal. Perbaikan di skala nasional sudah mulai terlihat, dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan dan persentase bed occupancy rate (BOR).

Indikator Pengendalian Covid-19

Selama periode PPKM 26 Juli-2 Agustus 2021, rata-rata harian indikator pengendalian Covid-19 di tingkat nasional mengalami perbaikan dibandingkan pada PPKM pada periode sebelumnya (21-25 Juli 2021). Berikut perinciannya:

1. Rata-rata konfirmasi kasus harian 37.037 kasus (turun dari 43.289 kasus);
2. Tingkat Kasus Aktif 16,41% (turun dari 18,38%);
3. Tingkat Kesembuhan 80,86% (naik dari 79,01%);
4. Positivity-Rate 24,66% (turun dari 26,27%);
5. Rata-rata BOR s.d. 1 Agustus 2021 sebesar 64,06% (turun dari 71,26%). Namun, situasi yang saat ini dihadapi masih sangat dinamis dan indikator ini masih fluktuatif.

“Pemerintah sangat mengapresiasi pengertian dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dilakukan beberapa kali. Sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut pembatasan mobilitas atau kegiatan masyarakat,” ungkap Airlangga.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 bertumpu pada 3 pilar utama yaitu kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Kemduia penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Terakhir, testing, tracing, dan treatment (3T) secara masif.

Pemerintah akan fokus menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. Selain itu mendorong pelaksanaan 3M yang lebih masif.

Kepatuhan Prokes Rendah

Berdasarkan Laporan Pemantauan Perubahan Perilaku yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan penggunaan masker pada kabupaten/kota di luar Jawa-Bali masih relatif rendah. Masih terdapat 71 kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan <75%.

Satgas Pusat dan Satgas Daerah bersama TNI/POLRI akan fokus untuk menegakkan kepatuhan di Kabupaten/Kota PPKM Level 4, dengan tingkat kepatuhan rendah.

PPKM Level 4, Level 3, Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali diatur dalam Inmendagri No. 27 Tahun 2021. Sementara, PPKM Level 4 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku diatur melalui Inmendagri No 28 Tahun 2021.

Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Obat-Obatan dan Oksigen di Luar Jawa–Bali Masih Aman

Selain itu, Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan pengendalian kasus covid-19 sebagai prioritas utama. Namun aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, juga tetap diperhatikan.

“Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, Pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial [bansos] untuk masyarakat, bantuan untuk UMK dan PKL/ Warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak.”

Bansos

Bansos telah digulirkan Pemerintah, antara lain:

• Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM;
• Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM;
• Program BLT Desa realisasi Rp1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM.

Demikian juga untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mulai berjalan, dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah mulai diluncurkan oleh Presiden pada 30 Juli lalu.

Sementara, realisasi program PEN hingga 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp305,5 triliun atau sudah sebesar 41% dari pagu Rp744,75 triliun. Dengan rincian realisasi Program PEN adalah sebagai berikut:

1. Klaster Kesehatan realisasinya sebesar Rp65,55 triliun dari pagu sebesar Rp214,95 triliun.
2. Klaster Perlindungan Sosial, realisasi sebesar Rp91,84 triliun dari pagu sebesar Rp186,64 triliun.
3. Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi realisasi Rp52,43 triliun dari pagu sebesar Rp162,40 triliun.
4. Klaster Program Prioritas realisasi Rp47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun.
5. Klaster Insentif Usaha realisasi Rp48,35 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun.