PPKM Darurat, Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial Tunai Hingga Diskon Listrik

Solopos.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta masyarakat tidak perlu khawatir munculnya potensi perlambatan ekonomi saat penerapan PPKM Darurat.

Airlangga menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan antisipasi untuk merespons resiko perlambatan ekonomi ini. Dia mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai bantuan sosial yang menjadi program pemulihan ekonomi (PEN).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi,” tutur Airlangga dalam keterangan virtual di Jakarta, Senin (12/7/2021) dalam rilis yang diterima Solopos.com.

Baca Juga: Railbus Batara Kresna dan KA Prameks Diperuntukkan Pekerja Esensial dan Kritikal

Merespons Dinamika Sosial

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritisasing sekitar Rp225,54 triliun sebagai antisipasi pengetatan PPKM. Anggaran sebesar ini untuk mendorong berbagai program prioritas.

“APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat,” tegas Airlangga.

Ia menegaskan beberapa stimulus yang disiapkan pemerintah antara lain, diskon listrik, bantuan produktif, bantuan sosial tunai.

Bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima Rp300.000 per bulan. Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta KPM dengan anggaran sekitar Rp28,31 triliun.

Baca Juga: Modena Luncurkan Kulkas dan Dispenser Edisi Marvel, Intip Yuk

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp300.000 per KPM per bulan. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan kepala desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Kartu Sembako yang dipercepat penyalurannya menargetkan 18,8 juta KPM dengan masing-masing penerima sebesar Rp200.000. Kartu Prakerja ada penambahan anggaran Rp10 triliun untuk 2,8 juta penerima. Selanjutnya insentif usaha sekitar Rp50,84 triliun.

“Dari sisi UMKM dan koperasi, stimulus PEN diberikan hingga semester I 2021, telah terealisasi sebesar 51,27 triliun,” tegas Airlangga.