PPKM Darurat Diperpanjang, Aliansi Elemen Sukoharjo Adukan Nasib Ke DPRD

Perwakilan PKL, juru parkir, dan pelaku usaha Sukoharjo mendatangi DPRD untuk mengadukan nasib mereka terkait PPKM darurat yang diperpanjang.

 Aliansi Elemen Sukoharjo Bersatu beraudiensi dengan DPRD Sukoharjo, Kamis (22/7/2021). (Solopos.com/ Indah Septiyaning Wardani)

SOLOPOS.COM - Aliansi Elemen Sukoharjo Bersatu beraudiensi dengan DPRD Sukoharjo, Kamis (22/7/2021). (Solopos.com/ Indah Septiyaning Wardani)

Solopos.com, SUKOHARJO — Belasan orang yang tergabung dalam Aliansi Elemen Sukoharjo Bersatu menggeruduk DPRD setempat untuk menyampaikan keluh kesah terkait PPKM darurat yang diperpanjang, Kamis (22/7/2021).

Perwakilan pelaku usaha, juru parkir, dan pedagang kaki lima (PKL) itu juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Sukoharjo yang berubah menjadi Level 4.

Sejumlah poin tuntutan mereka antara lain meminta kelonggaran bagi pedagang, kompensasi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kemudian membuka penyekatan jalan, meminta petugas lebih humanis dalam penegakan protokol kesehatan, serta meniadakan sanksi.

Baca Juga: Peduli Warga Terdampak Covid-19, Pemkab Sukoharjo Imbau ASN Sumbang Sembako Rp200.000

Koordinator Aliansi Elemen Sukoharjo Bersatu, Iwan Suwanto, menyampaikan PPKM Darurat yang kini diperpanjang berimbas pada berbagai sektor, baik ekonomi, kesehatan, hingga dampak sosial masyarakat.

Menurutnya, masyarakat ekonomi bawah yang paling merasakan dampaknya. Ia pun meminta ada solusi termasuk pemenuhan hak-hak masyarakat selama PPKM Darurat dan kompensasi bagi pelaku UMKM. “Harus ada solusi riil dengan memberikan kelonggaran bagi pedagang,” katanya.

Pedagang Kecil Semakin Terpuruk

Pemberian kelonggaran bagi pedagang untuk bisa beraktivitas seperti biasa harus diberikan. Sejak PPKM Darurat berjalan dan kini diperpanjang menjadi PPKM Level 4, pedagang kecil di Sukoharjo semakin terpuruk.

Baca Juga: Sukoharjo Terapkan PPKM Level 4, PKL: Kami Terpukul!

Pedagang tak boleh melayani makan di tempat, jam operasional juga dibatasi. Belum lagi adanya penyekatan jalan dan pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU) yang membuat pedagang semakin kelimpungan. “Kami siap mematuhi protokol kesehatan. Namun jangan perlakukan kami seperti ini,” keluhnya.

Ia juga menyoroti penegakan protokol kesehatan yang dilakukan petugas. Mestinya petugas lebih mengedepankan segi humanisme dan meniadakan sanksi denda.

Perwakilan juru parkir dan PKL Solo Baru, Sukoharjo, Sudarsi, menyampaikan pembatasan jam operasional usaha sampai pukul 20.00 WIB dan tidak boleh makan di tempat berlanjut hingga PPKM darurat diperpanjang.

Baca Juga: Tok! PPKM Level 4 Resmi Diberlakukan di Sukoharjo, Begini Aturan yang Diterapkan

Banyak Pedagang Kehilangan

Hal itu sangat menyulitkan pelaku usaha. “PKL dan parkir ini saling bergantung pendapatan. Tidak ada pembeli maka juru parkir juga tak dapat pemasukan,” tuturnya.

Ia memohon agar penyekatan jalan dibuka dan PJU kembali dinyalakan. Aturan usaha selama PPKM Darurat lalu mengakibatkan banyak pedagang yang kehilangan pelanggan. Selain jalur ditutup dan tidak ada penerangan jalan, PKL juga harus berhadapan dengan petugas Satpol PP.

Ketua Paguyuban PKL Sukoharjo Joko Cahyono menambahkan pemerintah harus tanggap dengan kesulitan masyarakat. PPKM Darurat ini memberatkan pelaku usaha kecil. Apalagi kini PPKM darurat termasuk di Sukoharjo diperpanjang lagi sampai 25 Juli.

Baca Juga: Kabar Baik! Vaksinasi di Sukoharjo Mulai Sasar Anak 12 Tahun

Sedangkan pemerintah tidak memberikan jaminan aturan akan berakhir setelahnya. “Masih harus mempertimbangkan angka kasus Covid-19 yang ditangani daerah,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan pelaku usaha kecil ini, Wakil DPRD Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan terus mengikuti perkembangan penanganan Corona oleh pemerintah daerah.

Bantuan Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat

Ha itu termasuk mengawasi penanganan dampak baik ekonomi, sosial dan sebagainya. Penerapan PPKM darurat yang diperpanjang ini adalah kebijakan pemerintah pusat dan Pemkab Sukoharjo wajib mengikuti. Namun penanganan dampak juga harus seimbang.

Baca Juga: Diamankan di Sukoharjo, ODGJ yang Ngaku Ahli Tata Surya Ternyata Asli Wonogiri

“Aturan operasional sektor usaha diatur dengan sangat ketat dengan pengawasan yang juga ketat dari penegak disiplin. Mestinya penegakan aturan dilakukan dengan lebih humanis,” pintanya.

Sekda Sukoharjo, Widodo, menyampaikan bantuan bagi masyarakat kecil terdampak PPKM darurat sudah dikucurkan oleh pemerintah pusat. Ia mencontohkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pemkab Sukoharjo juga membuat program pemberian subsidi bunga bagi pelaku UMKM. Di tingkat desa, pemerintah desa bisa mengalokasikan 8% dana desa untuk penanganan corona seperti untuk BLT atau operasional terkait corona.

“Sukoharjo harus melaksanakan PPKM Darurat dan sekarang menjadi PPKM Level 4 dikarenakan angka kasus positif dan juga angka kematian corona mengalami kenaikan cukup tinggi,” paparnya.

Berita Terkait

Espos Premium

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Pemerataan akses listrik di Indonesia bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Teknologi ini ramah lingkungan dan bisa dibangun di banyak tempat dan banyak pulau di Indonesia.

Berita Terkini

Muhammad Rohani Gantikan Muh. Abdullah sebagai Anggota KPU Boyolali

Muh. Abdullah, yang dinilai telah melanggar kode etik setelah terlibat perkara kesusilaan.

Terowongan Gunung Pegat, Kokoh Berdiri Meski Berumur Hampir Seabad

Dari dalam terowongan disebut-sebut kerap mengeluarkan gas beracun serta pernah ada yang meninggal dunia

Buang Limbah Ciu Sukoharjo ke Anak Sungai Bengawan Solo, Pelaku Beralasan Hemat Biaya

Pelaku pembuangan limbah ciu ke anak Sungai Bengawan Solo di wilayah Sukoharjo mengaku buang limbah ke sungai karena lebih hemat biaya.

Konflik Internal Persis Solo, Michele Kuhnle Akhirnya Meminta Maaf

Mantan Humas Persis Solo Michelle Kuhnle melalui ibundanya menyampaikan permintaan maaf kepada manajemen PT PSS pimpinan Kaesang Pangarep.

Catat! 2.569 Pekerja di Solo Terdampak Covid-19

Sebanyak 2.569 di antaranya terdampak Covid-19, dengan perincian 2.460 dirumahkan dan sisanya mengalami PHK.

Masih Ada 1 Kasus Positif, Satgas Covid-19 Juwiring Klaten Belum Izinkan Pemancingan Buka

Satgas Covid-19 Kecamatan Juwiring, Klaten, belum mengizinkan tempat wisata pemancingan buka karena masih ada kasus positif yang belum sembuh.

Gelontor 25.000 Dosis, Menhub Berharap Bisa Bantu Atasi Ketimpangan Vaksinasi Covid-19 Soloraya

Kementerian Perhubungan menggelontorkan 25.000 dosis vaksin Covid-19 untuk wilayah Soloraya salah satunya ke Boyolali.

Terungkap! Begini Alur Pembuangan Limbah Ciu yang Cemari Sungai Bengawan Solo

Dua pelaku yang tertangkap polisi Sukoharjo di Polokarto memeragakan alur pembuangan limbah ciu yang mencemari Sungai Bengawan Solo.

Wow, Atlet Judo Wonogiri Tak Pernah Gagal Tembus PON Sejak 1989

Sejak 1989, Wonogiri belum pernah absen mengirim atlet judo ke ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON, termasuk tahun ini di Papua.

Pemkot Solo Perluas Sasaran Vaksinasi Covid-19, Warga KTP Luar Kota Boleh Mengakses

Pemkot Solo memperluas sasaran vaksinasi Covid-19 kepada warga ber-KTP luar Solo yang berdomisili di Kota Bengawan.

Karanganyar Punya Pabrik Produksi APD di Gondangrejo, Langganan Kemenkes dan RS di Indonesia

Kabupaten Karanganyar memiliki pabrik yang memproduksi alat pelindung diri (APD) berskala nasional, PT Natatex Jaya Garmindo.

Dikunjungi Kepala Bappenas, Bupati Karanganyar Curhat Pembangunan RSUD Enggak Kelar-Kelar

Bupati Juliyatmono meminta Kepala PPN/Bappenas membantu mengingatkan kementerian terkait soal penyelesaian pembangunan RSUD Karanganyar.

Pengerjaan Proyek Koridor Jl Juanda Solo Senilai Rp4,3 Miliar Molor, Kontraktor Didenda

Kontraktor pelaksana proyek koridor Jl Juanda Solo tahap II senilai Rp4,3 miliar dikenai denda sekitar Rp32 juta lantaran terlambat menyelesaikan pengerjaan proyek.

Tikus Pithi Disebut Organisasi Tak Jelas saat Lawan Gibran di Pilkada Solo, Tuntas Subagyo Berang

Tuntas Subagyo tersinggung dengan pernyataan Refly Harun yang menyebut Tikus Pithi sebagai organisasi tidak jelas saat melawan Gibran di Pilkada Solo.

Petugas DLHK dan Polisi Klaten Cek Air Saluran Irigasi yang Berubah Merah, Hasilnya?

Petugas dari DLHK dan Polres Klaten mengambil sampel air di saluran irigasi yang sebelumnya dikabarkan berubah warna menjadi merah.

Pemkab Sukoharjo Bantu Biaya Pendidikan Anak Pasutri Tinggal di Kolong Meja Wedangan Kartasura

Pemkab Sukoharjo akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari pasangan suami istri Cahyo Yulianto, 50 dan Wiwin Haryati, 48.