SOLO — Sebanyak 178 orang dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilihan legislatif (Pileg) 2014, Sabtu (30/3/2013), di Kantor KPU Solo. Dalam pelantikan tersebut, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), mewacanakan memberi seragam PPK dan PPS melalui APBD Solo.
Rudy berharap PPK dan PPS mampu menjaga suasana kondusif pesta demokrasi di Kota Bengawan. “Mohon dengan sangat saya ditemani sampai 2015. Artinya, PPK dan PPS pilgub, pileg dan saya usulkan pilpres tidak perlu diganti. Kalau sudah masuk, ya harus mau dan mampu menyediakan waktu,” katanya saat memberikan sambutan seusai pelantikan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Rudy menuturkan PPK dan PPS bertugas secara sosial. Lantaran hal tersebut, lanjut dia, tak ada salahnya pemerintah daerah membantu kinerja para petugas meski para PPK dan PPS mendapat pemihakan dari APBN.
“Kalau diizinkan, PPK dan PPS diberikan seragam semua. Minimal di APBD perubahan. Kalau daerah turun tangan suasana pesta demokrasi di daerah bisa kondusif,” jelas dia.
Rudy menegaskan tak ada kepentingan politik terkait usulan tersebut. Ditambahkannya, usulan itu nantinya masuk dalam kategori hibah sosial.
“Itu masuk hibah sosial. Petugas-petugas itu dianggap tidak ada honor. Honornya kecil padahal beban kerjanya sangat berat. Kalau soal honor, itu kan sudah ada dari APBN, kami bisa membantu ya seperti usulan-usulan seperti tadi,” jelas dia saat ditemui wartawan sesuai pelantikan.
Sementara itu, dari total 178 orang, 153 orang merupakan PPS tersebar di 51 kelurahan. Sedangkan PPK terdiri atas 25 orang dari lima kecamatan di Kota Bengawan. Selain sebagai PPK dan PPS pileg, sebelumnya mereka juga bertugas untuk Pilgub 2013.
Ketua KPU Solo, Didik Wahyudiono, menuturkan tak ada alasan lagi bagi para PPK dan PPS tidak menjalankan tugas mereka. “Kami berharap tidak alasan karena mengemban dua tugas sehingga tidak bisa bekerja. Karena sebelum dilantik hari ini sudah ada konfirmasi ulang atas kesediaan sebagai panitia pemilu,” katanya.
Didik mewanti-wanti para PPK dan PPS bisa menjalankan tugas secara profesional. “Tugas utama sebagai penyelenggara pemilu, kami mewanti-wanti agar bisa bersikap profesional, obyektif dan menjaga akurasi. Ketika PPK dan PPS memihak, pastinya selalu menghasilkan hal yang tidak diinginkan terutama berimbas pada dinamika kota itu sendiri,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
