PPDB SMP 2019 di Sragen, Zonasi Berdasarkan Jarak Terdekat SD dan SMP
Ilustrasi PPDB SD (Solopos - Nicolous Irawan)

Solopos.com, SRAGEN — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP 2019 di Sragen menerapkan sistem zonasi berdasarkan jarak terdekat antara lokasi SD dengan SMP.

Menurut jadwal, PPDB SMP negeri dimulai setelah Lebaran. Zonasi dilakukan dengan mengelompokkan sekolah dasar (SD) yang berdekatan dengan SMP negeri di suatu daerah.

Disdikbud Sragen masih menyiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) PPDB SD dan SMP Negeri 2019 sembari menunggu draf Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) ditandatangani Bupati Sragen. Hal itu disampaikan Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Disdikbud Sragen, Sunar, saat dihubungi Solopos.com, Kamis (2/5/2019).

“Zonasi itu berbasis wilayah sekolah. Misalnya di SMPN 1 Tangen, maka SD-SD terdekat di sekitar SMP yang masuk zona inti untuk mendaftar ke SMPN 1 Tangen, seperti SD dari Ngrombo, Sigit, Denanyar, dan seterusnya. Kalau sistem zonasi di SMA itu basisnya koordinat domisili siswa dengan sekolah. Kami belum bisa mengikuti zonasi itu, tetapi secara bertahap nantinya,” ujar dia.

Menurut Sunar, zonasi semestinya berkesinambungan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pada PPDB SD, masing-masing SD menerima siswa dari lingkungan terdekat. Kemudian SMP mengambil siswa dari SD-SD terdekat. Ke depannya zonasi berbasis koordinat bisa sepenuhnya dilakukan.

“Seperti di SMPN 4 Sragen itu boleh mengambil siswa dari Karangmalang yang terdekat. Untuk kebijakan umum PPDB nanti dijelaskan dalam Perbup dan secara khususnya dijelaskan dalam juklak dan juknis yang sekarang masih kami susun,” ujar dia.

Jalur prestasi masih digunakan ketika terjadi kelebihan pendaftar dengan cara dirangking dari nilai tertinggi lantas diambil sesuai kebutuhan sekolah. Sunar mengatakan untuk jalur siswa miskin tidak diatur karena semua menggunakan koridor PPDB reguler.

“Siswa miskin nanti diatur setelah diterima di sekolah yang didasarkan pada kepemilikan kartu miskin,” ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Sragen, Wiyono, mengaku belum mendapat sosialisasi terkait dengan rencana PPDB. Dia mengatakan dasar PPDB adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51/2018 tentang PPDB. “Kalau sudah ada kabar saya beritahu,” kata dia.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom