PPDB Dompleng KK Diungkap Gubernur Jateng

Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan Penerimaan Peserta Didik Baru alias PPDB tingkat SMA/SMK 2020 tercemari upaya mendompleng kartu keluarga (KK). Penyimpangan itu menyertai penggunaan surat keterangan domisili atau SKD asli tapi palsu alias aspal.

Modus operandi itu ditemukan Gubernur Ganjar Pranowo saat inspeksi mendadak alias sidak proses PPDB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Kota Semarang, Jateng, Rabu (24/6/2020). Dalam sidak itu diketahui adanya kasus orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Semarang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ganjar mengungkapkan untuk mengakali sistem maka orang tua calon siswa menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang dekat dengan SMAN 3 Semarang. Yang bersangkutan berani cabut berkas anaknya dan memasukkan nama anaknya itu ke KK orang di Semarang tersebut, meskipun sebenarnya si anak sedang sekolah dan bersama orang tuanya di Bali.

Wali Kota Semarang Imbau Warganya Tak Olahraga Pakai Masker

Mengetahui hal itu, Ganjar pun langsung menelepon orang tua siswa itu dan dari percakapan tersebut. Orang tua siswa itu mengakui bahwa anaknya mendompleng KK di Semarang.

“Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK-nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019," tanya Ganjar.

Pengakuan Orang Tua

Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar bahwa si anak saat ini masih tinggal bersama orang tuanya di Denpasar. Selanjutnya, ia mengakui bahwa surat keterangan itu tidak benar.

Di Solo, Tim Sara Wijayanto Diikuti Sosok Lelaki Tua di Pengujung Penelusuran

Berdasarkan keterangan panitia PPDB, Gubernur Jateng mendapatkan laporan bahwa modus operandi dompleng KK itu banyak dilakukan. Pihaknya menerima ada banyak pengaduan dari masyarakat. “Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh. Nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa ada yang menyiasati seperti ini," tegasnya.

Kalau sistem PPDB tidak diubah, Gubernur Jateng yakin modus ini akan terjadi pada proses PPDB tahun-tahun yang akan datang sehingga nantinya kalau syarat tinggal hanya setahun, maka satu tahun sebelum pendaftaran akan banyak orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekitar sekolah-sekolah yang akan dituju.

"Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik, makanya perlu kita evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya