PPDB 2017 : Gubernur Ganjar Pantau Langsung PPBD Online

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dan SMKN Jateng yang berlangsung secara online dipantau langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Semarangpos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut aktif memantau dan mengawasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dan SMKN yang tahun 2017 dilaksanakan secara online. Pemantauan itu ia lakukan di ruang Call Center Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng di Kota Semarang.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penerimaan siswa baru SMAN dan SMKN di Jateng yang tahun 2017 dilaksanakan secara online menebarkan kekecewaan karena memberikan kesempatan lebih kepada penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Padahal, pemegang SKTM itu belum tentu benar-benar tak mampu secara finansial.

Kekecewaan yang berbuah hujan kecaman di media jejaring sosial maupun grup-grup aplikasi perpesanan berbasis telepon seluler itu direspons positif Gubernur Ganjar. Kepada wartawan peliput upacara wisuda SMK Negeri Jateng di Semarang, Sabtu (17/6/2017), ia mengaku telah menyiapkan evaluasi terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dan SMKN se-Jateng yang tahun 2017 ini dilaksanakan secara serentak dan online itu.

Evaluasi itu diharapkannya mampu menjadi catatan sehingga PPDB serupa tahun depan bisa lebih lancar. “Di Indonesia, [PPDB] yang online pertama kan Jateng, setelah DKI Jakarta kalau enggak salah. Yang serentak juga baru kita,” ujarnya..

Karena itulah, menurut Ganjar hanya di Jateng PPDB SMAN dan SMKN geger. “Banyak orang bertanya di provinsi lain kok [PPDB-nya] enggak geger? Ada yang belum soalnya, kita serentak. Makanya, saya sampaikan yang serentak pertama memang bikin persoalan baru,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Persoalan yang dimaksud Ganjar, antara lain masyarakat harus menyesuaikan sehingga terhadap orang tua murid dan masyarakat yang protes sebenarnya sudah dibuat kanal-kanal untuk berkonsultasi. Kanal-kanal komunikasi, kata dia, sudah dibuat seiring dengan diterapkannya sistem PPDB SMAN dan SMKN Jateng yang dilaksanakan secara online. Harapannya, masyarakat mau menggunakannya untuk berkonsultasi, tetapi ternyata tidak digunakan.

“Mungkin evaluasinya [PPDB] ke depan kami sudah tahu. Kayaknya, yang punya fasilitas khusus pola seleksinya akan dibedakan, misalnya siswa miskin, dan sebagainya akan dibedakan,” katanya.

Untuk menyikapi tambahan poin, kata dia, dinas juga sudah mengambil kebijakan mengenai nilai minimal yang menjadi dasar atau standar sebelum ada poin tambahan, seperti siswa miskin, anak guru, dan prestasi. “Yang punya prestasi, kabupaten, provinsi, nasional, internasional kan sudah ada catatannya. Kemudian, mohon maaf yang kurang mampu kan ada poin-poinnya. Ya, setelahnya kami bisa atur, kami tata ulang,” tegasnya.

Termasuk, imbuh dia, sistem rayonisasi. Sebab, kata Ganjar, ada masyarakat di daerah-daerah tertentu dekat perbatasan yang mengeluhkan sistem rayonisasi menyulitkan mereka mendaftar ke sekolah terdekat.

“Misalnya, orang tinggal ujung sini antara kabupaten A dan B, mungkin lebih dekat sekolah ke tempat sini. Namun, berdasarkan teori rayon harus [mendaftar] ke sekolah di sana,” pungkasnya.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya