Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mengungkapkan banyak potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil alam yang hilang alias tidak masuk kas negara. Menurutnya, hal ini tidak terlepas minimnya kerjasama antar lembaga negara terkait.
Untuk itu, menurut Bambang, KPK akan turut mengawal proses nota kesepahaman (MOU) bersama dengan 12 kementerian terkait sumber daya kehutanan. “Kalau ada yang main-main di sini, bukan tidak mungkin KPK bertindak,” ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (6/2/2014).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Menurut Bambang, MOU antara 12 lembaga ini sudah berjalan selama satu tahun. Untuk memperbaharui hasil MOU itu, KPK akan menerima laporan kajian bersama ke-12 lembaga itu untuk kemudian diimplementasikan.
Pada Maret 2013, KPK dan 12 kementerian/lembaga menandatangani nota kesepahaman bersama di Istana Negara. MOU tersebut berkaitan dengan Reformasi Tata Kelola Sektor Kehutanan. Penandatanganan MOU disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden (Wapres) Boediono serta Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto.
Ke-12 Kementerian dan Lembaga yang menandatangani nota kesepakatan bersama itu diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo, Menteri Pertanian Siswono, Menteri Kehutanan Zulkifli, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/kepala Bappenas Armida Alijahbana, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, serta Kepala Badan Informasi Geospasial.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
