SOLOPOS.COM - Menparekraf Sandiaga Uno mengangkat sertifikat lahan milik Pemkab Sragen yang dihibahkan ke Kemenparekraf untuk pembangunan Poltekpar Negeri di Gemolong seusai serah terima lahan secara simbolis di endapa Sumonegaran, Sragen, Selasa (17/5/2022). (Solopos.com/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Kabar baik dibawa Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Hargiyanto, sepulang dari Bali pekan lalu. Ia membawa informasi bahwa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Sragen akan dibangun dengan dana total Rp2,7 triliun.

Informasi ini diperoleh Sekda setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan dengan Direktur Poltekpar Bali pekan lalu. Namun untuk pembangunan tahap pertama anggarannya Rp150 miliar.

Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024

Kabar lain yang didapatkan Sekda adalah soal pengelolaan Poltekpar Sragen. “Kemarin saya sudah tanda tangan MoU dengan Direktur Poltekpar Bali. Sementara untuk pengelolaan Poltekpar Sragen di bawah Poltekpar Bali dulu,” ujarnya kepada Solopos.com, Selasa (31/1/2023).

Karena untuk tahap awal pengelolaan Poltekpar Sragen dikelola oleh Poltekpar Bali, maka pembukaan pendaftaran mahasiswa baru akan dikelola mereka. Sekda tak mengungkapkan kapan tepatnya pendaftaran mahasiswa baru Poltekpar Sragen akan dibuka. Dia mengatakan tim Poltekpar Bali secepatnya akan datang ke Sragen. “Kami masih menunggu jadwal dari sana juga,“ jelasnya.

Ekspedisi Mudik 2024

Ia menyampaikan mahasiswa angkatan pertama akan menggunakan ruangan di di Technopark Ganesha Sukowati Sragen. Hargiyanto menerangkan untuk angkatan pertama dibuka pendaftaran untuk 30 mahasiswa dulu.

Seperti diketahui, Poltekpar Sragen dirancang menjadi Poltekpar Negeri terbesar se-Indonesia dengan total anggaran pembangunan senilai Rp2,7 triliun. Pembangunan tahap awal akan dimulai tahun ini dengan dana Rp150 miliar.

Dana yang fantastis itu membuat Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, girang. Yuni, sapaan Bupati, merasa tidak sia-sia menghibahkan lahan seluas 20,3 hektare.

Awalnya Poltekpar Sragen di Gemolong akan dibangun dengan dana Rp400 miliar. Setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Hargiyanto menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur Poltekpar Bali pekan lalu diperoleh kepastian alokasi anggaran pembangunan mencapai Rp2,7 triliun.

“Pak Hargiyanto sudah laporan ke saya. Pekan lalu sudah tanda tangan MoU dengan Poltekpar Bali. Mulai 2023 ini gedung Poltekpar Sragen dibangun dengan dana Rp150 miliar. DED [detail engineering design] akan disampaikan ke saya untuk dimintai pertimbangan,“ ujar Yuni saat ditemui wartawan di Kantor Kecamatan Gemolong, Selasa.

Salah satu alasan kenapa anggaran yang dikucurkan sangat besar, menurut Yuni adalah karena Pemkab telah menghibahkan tanah kelas I di Gemolong. Pemerintah pusat juga melihat potensi yang dimiliki Sragen.

Tempati Lahan Produktif

Yuni mengaku tidak eman-eman menghibahkan tanah produktif  kalau untuk pembangunan ekonomi di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong. Dia menyampaikan mulai 2023 ini sudah dialokasikan anggaran Rp150 miliar untuk pembangunan gedung awal. “Dana Rp150 miliar itu tidak kecil. Kami membangun Kantor Pemda Terpadu yang magrong-magrong tiga lantai saja hanya Rpo98 miliar pada tahun ini,“ jelasnya.

Selain gedung kampus juga akan ada pembangunan hotel dan dapur untuk praktik para mahasiswanya.

Sekda Sragen, Hargiyanto, mengungkapkan tim Direksi Poltekpar Bali akan bertemu dengan Bupati Yuni untuk membahas lebih jauh rencana pembangunan Poltekpar Sragen.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan gedung kampus utama Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Sragen oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menempati lahan seluas 15 hektare yang terletak di jalur ring road Gemolong. Tepatnya di wilayah Kelurahan Kwangen, Gemolong, Sragen.

Perizinan mulai dari pengeringan lahan dan perizinan lainnya sudah selesai. Saat wartawan mengecek lokasi lahan yang menjadi tempat Poltekpar Sragen, Jumat (13/1/2023), lahan itu masih berupa sawah yang ditanami. Padahal pemerintah berencana membangun kampus itu mulai 2023 dengan rencana anggaran Rp400 miliar.

Lahan milik Pemkab Sragen itu semula masuk dalam daftar lahan sawah yang dilindungi (LSD). Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati sendiri yang mengurus LSD tersebut ke pemerintah pusat sehingga bisa menjadi lahan yang siap dikeringkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya