Jakarta— Mabes Polri akan berkoordinasi dengan satgas pemberantas mafia hukum terkait dugaan adanya mafia kehutanan. Polri berharap Satgas memberikan data dan penjelasan terkait dugaan tersebut.
“Pasti ada koordinasi, tanpa itu kita tidak akan mendapat hasil,” kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri, Kombes Zaenuri Lubis di Mabes Polri, Jumat (23/4). “Saya juga berharap Satgas mau datang ke Bareskrim untuk memberikan penjelasan seperti apa,”
Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran
Sebagaimana diketahui, kemarin Koalisi Anti Mafia Kehutanan mendatangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Mereka melaporkan adanya indikasi mafia di sektor kehutanan. Koalisi itu merinci 12 pejabat yang terindikasi terlibat dalam penghentian penyidikan (SP3) kasus pembalakan liar di Riau.
Mereka yang dilaporkan meliputi dua pejabat Polri yang pernah bertugas di Riau, satu pejabat Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, empat bupati, dan empat mantan kepala dinas kehutanan. Namun tak dijelaskan secara rinci siapa nama-nama orang yang dilaporkan tersebut.
Menurut Zaenuri Lubis, SP3 kasus pembalakan liar yang terjadi pada 2008 itu disebabkan oleh tidak cukupnya bukti. Namun demikian, kata dia, kasus itu bisa dibuka kembali.
“SP3 itu karena tidak cukup bukti. Apabila di kemudian hari ada alat bukti baru, bahwa (bukti) itu ada yang menguatkan, maka bukti itu bisa membuka kembali,” kata dia.
vivanews/rif
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
