Polri Nyatakan Loyal ke Presiden, Sinyal Ada "Ancaman" Terhadap Jokowi?

Polri menyatakan loyal ke Presiden. Meski tak disebutkan konteksnya, benarkah ini sinyal bahwa ancaman terhadap pemerintah Jokowi benar ada?

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Markas Korps (Mako) Brigade Mobil (Brimob) di Depok, Jawa Barat, Jumat (11/11). Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian di depan lebih kurang 4.000 anggota Brimob Polri memerintahkan jajarannya untuk tetap setia kepada Presiden Republik Indonesia yang sah, Joko Widodo.

Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah

Dia meminta apapun dinamika yang terjadi, doktrin kesetiaan kepada negara dan pemerintahan yang sah tak boleh diperdebatkan. “Rekan-rekanlah harapan terakhir ketika situasi kontingensi [ketidakpastian]. Untuk itu saya menitipkan harapan sekaligus perintah kepada rekan-rekan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dengan loyalitas pada pimpinan,” ujar Tito.

Tito menjelaskan pimpinan yang dimaksud adalah pimpinan di internal, yakni dia sendiri dan pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Dalam pidatonya itu, Tito berulang kali menekankan pada loyalitas kepolisian ditujukan kepada presiden. Doktrin kepolisian, satya haprabu atau setia kepada negara dan pimpinan berulang kali dia jelaskan.

Tito mengatakan bahwa kepolisian menjadikan Patih Gajah Mada sebagai simbol bukan tanpa alasan. Gajah Mada bersama prajuritnya, pasukan bhayangkara diketahui memiliki kesetiaan yang tinggi kepada Kerajaan Majapahit.

Meskipun Tito tidak menjelaskan konteks pidatonya tersebut, melihat situasi saat ini, sambutannya dalam apel itu sepertinya merefleksikan “ancaman” terhadap pemerintahan Jokowi. Dengan munculnya dugaan adanya “aktor politik” yang menunggangi aksi damai 4 November yang berakhir ricuh di depan Istana Negara.

Selain kesetiaan kepada negara dan pimpinan yang sah, Tito juga berbicara mengenai sinergitas antara kepolisian dan TNI. Persatuan dan kesatuan Indonesia bergantung pada kekompakan kedua lembaga itu.

Hal tersebut dia sampaikan berdasarkan pengalamannya menjadi kapolda di Papua selama dua tahun. “Artinya dinamika sebesar apapun, ketika Polri dan TNI bersatu akan bisa diatasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa 4 November yang kerap disebut 411 itu disebut-sebut lebih besar secara jumlah massa dibandingkan aksi unjuk rasa 1998. Diestimasikan lebih dari 100.000 masyarakat anti Ahok turun ke jalan menuntut kepolisian segera memidanakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu atas pidatonya di Kepulauan Seribu yang dinilai telah menistakan agama.