Polri ajukan Rp88 miliar untuk tangani 1.600 kasus korupsi

JAKARTA—Kejaksaan Agung dan Polri merasa belum maksimal dalam menangani perkara korupsi. Salah satu penyebabnya adalah faktor anggaran. Benarkah?

Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejagung Arnold BM Angkouw mengungkapkan faktor terbatasnya anggaran jadi penghambat proses penyidikan korupsi di lembaganya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Hambatan struktural, gaji PNS rendah termasuk penegak hukum, ego sektoral dan institusional, kualitas SDM rendah dan dana operasional terbatas,” kata Arnold dalam presentasinya di seminar nasional bertajuk penguatan pemberantasan korupsi melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (27/10).

Tidak hanya itu, Arnold juga menyampaikan adanya hambatan kultural, instrumental dan hambatan dari masyarakat. Misalnya pola hidup konsumtif, senang dibagi-bagi uang, dan berusaha untuk menolong jika keluarga terlibat perkara.

Atas hambatan itu, Kejagung berharap ada peningkatan anggaran dan SDM. “Dalam proses penegakan yang berkualitas, berintegritas tinggi, profesional dan proporsional,” tuturnya.

Direktur Tipikor Mabes Polri Brigjen Ike Edwin menambahkan, Polri juga memiliki masalah dalam anggaran. Bila dibandingkan dengan kejaksaan dan KPK, Polri merasa jadi yang termiskin.

“Kapan Polri mau dikuatkan, kalau anggarannya beda jauh, jangan hanya retorika saja,” ucap Ike.

Dijelaskan Ike, anggran per kasus di Polri berkisar Rp37 juta per perkara. Sementara Kejagung bisa mendapat anggaran Rp102 juta per perkara dan dana penuntutan sebesar Rp53 juta per perkara.

“Apalagi KPK lebih lengkap dengan dana yang lebih besar,” tambahnya.

Ike pun berharap tahun depan anggaran lembaganya dapat ditingkatkan. Minimal sampai Rp88 miliar untuk menangani 1.600 kasus.

“Kami sudah susun anggarannya Rp88 miliar,” kata mantan Kapolres Jakpus ini.(dtc)