Politisasi Kesehatan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 20 Januari 2021. Esai ini karya Syifaul Arifin, jurnalis Solopos.

 Syifaul Arifin (Istimewa/Dokumen pribadi)

SOLOPOS.COM - Syifaul Arifin (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO -- Saya merasakan, tetapi mohon maaf belum terkonfirmasi, semakin sering mendengar mobil ambulans berseliweran di jalanan. Ada yang suaranya ”nguing-nguing” biasa, kadang-kadang nadanya lebih cepat, sebagian dengan ”nguing-nguing” dengan jeda agak panjang.

PromosiHentikan Stigmatisasi Pencandu Narkoba, Rehabilitasi Bukan Dikerangkeng

Memang berbeda bunyi dan nadanya. Ada yang menyebut nada suara ambulans yang menjemput pasien, membawa pasien biasa, gawat darurat, maupun mengangkut jenazah berbeda-beda. Kita harus minggir untuk memberi jalan kepada ambulans sebagai konsensus global.

Ketika saya menyampaikan perasaan tentang semakin banyak mobil ambulans dengan suara ”nguing-nguing”, teman saya berkata, ”Ya benar. Mungkin mengangkut pasien covid-19 atau jenazah pasien Covid-19.”

Saya ikut banyak grup Whatsapp. Ada grup yang temanya pekerjaan, sosial kemasyarakatan, agama, komunitas, dan sebagainya. Belakangan ini makin sering kabar diunggah di grup itu. Kabar si A sakit terkena Covid-19. Si B meninggal gara-gara kopet, pelesetan bagi Covid-19. Lalu, Si C menjalani isolasi mandiri setelah kena virus sontoloyo itu. Sampai-sampai ada yang berkomentar kok seperti grup lelayu.

Beberapa bulan lalu, kita yang berada di Kota Solo dan sekitarnya tidak menganggap virus corona akan betul-betul memorak-porandakan kehidupan. ”Ah itu kan di Wuhan.” ”Ah itu akan di luar negeri.” Ketika virus itu bermigrasi ke Jakarta, kita masih bisa mengatakan, ”Itu kan di Jakarta, Solo aman.”

Dalam waktu singkat virus itu menyebar ke mana-mana secepat angin sedahsyat gelombang laut. Sampai-sampai teman saya menyebut Covid-19 sudah di teras rumah kita. Saya tidak setuju. Virus itu sudah di dalam rumah kita. Mengambil orang tua, saudara, teman, kolega kita, bahkan menulari  kita sendiri.

Beberapa bulan lalu para ahli mengkhawatirkan lonjakan kasus dalam sehari 3.000 orang. Lalu angka 3.000 itu dianggap biasa karena sudah biasa. Setelah itu, angka 5.000 kasus dianggap batas yang mengkhawatirkan. Kemudian dianggap hal yang lumrah karena terjadi berulang-ulang. Kini, kasus penularan Covid-19 sudah sampai di atas 10.000 orang dalam sehari.

Bisa jadi, beberapa saat lagi angka 10.000 itu menjadi sesuatu yang biasa karena setelah itu penularannya bertambah secara eksponensial. Pernah terjadi saat seorang warga tertular Covid-19, satu gang kampung dikarantina. Hati berdebar-debar karena takut tertular. Portal dipasang. Lewat depan rumah yang sakit saja takutnya bukan main.

Kini, jika ada seorang warga yang tertular Cpvid-19, tak ada lagi lockdown satu kampung. Warga berkegiatan seperti biasa. “Tak perlu takut. Yang penting jaga jarak,” demikian alasan warga.

Dulu, jika mendengar teman tertular Covid-19, respons kita sangat kaget, ikut prihatin, dan sedih. Kini, respons tetap prihatin dan sedih, tetapi tak lagi kaget. Sudah terlalu sering kita mendengar teman kita bahkan kita sendiri yang tertular Covid-19.

Dalam kasus ini sensitivitas kita berkurang. Istilahnya desensitisasi. Ini penyakit psikologis. Kalau kita terpapar sesuatu secara terus-menerus, misalnya kabar kematian yang datang bertubi-tubi, kita akan meresponsnya biasa-biasa saja.

Satu kematian awalnya bikin goncang, selanjutnya menjadi biasa. Kematian yang banyak itu dianggap sekadar angka. Jika sensitivitas itu berkurang, yang muncul adalah kelengahan, apalagi ditambah kebosanan orang karena tak bisa ke mana-mana.

Orang-orang akhirnya mengabaikan protokol kesehatan. Tak memakai masker. Masih berkerumun. Orang juga pelesir di tengah kerja keras para tenaga kesehatan berjuang menyelamatkan pasien Covid-19.

Sayangnya, pemimpin kita malah mengeluarkan pernyataan tidak pas. Misalnya, bersyukur Indonesia berhasil mengelola Covid-19 dengan baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Coba lihat orang tumbang tidak satu per satu lagi tetapi bersamaan. Kamar rumah sakit penuh, sebagian pasien tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sampai akhirnya meninggal. Sedangkan bantuan sosial malah dikorupsi.

Pandemi covid-19 tidak hanya terkait kesehatan publik. Kehidupan sosial ekonomi jelas terdampak. Pendidikan dilakukan secara daring. Kualitas hidup banyak orang turun gara-gara kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

Pandemi Covid-19 menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebabkan 400.000-500.000 kelahiran tak direncanakan. Pandemi ini juga berpengaruh terhadap sektor sosial politik.

Di beberapa negara Barat, sinofobia (xenophobia) atau ketakutan rasisme, diskriminasi, terhadap orang China meningkat. Gara-gara virus itu muncul kali pertama di Wuhan, Provinsi Hubei, China, orang lantas antipati terhadap sesuatu yang berhubungan dengan China.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikap rasis, menyebut Covid-19 sebagai virus Wuhan. Dia juga menyebut sebagai virus kung flu. Di Indonesia pun demikian. Sinofobia terjadi. Ada yang percaya virus ini adalah konspirasi China untuk menguasai dunia.

Saat  pemerintah membeli vaksin, kebetulan berasal dari China (Sinovac), penolakan terjadi. Alasannya kok berasal dari China? Kemudian dihubung-hubungkanlah dengan kebijakan pemerintah saat ini. Pandangan-pandangan itu berbasis prasangka dan rasisme.

Orang-orang menolak vaksin karena kecurigaan politik. Misalnya, kenapa pemerintahan Presiden Joko Widodo membeli vaksin dari China. “Pokoknya yang dari China harus ditolak.” “Ini adalah konspirasi komunis.”

Masih banyak lagi pernyataan bermuatan politik. Sayangnya, semua itu dasarnya adalah prasangka plus sentimen politik. Bukan berdasarkan akal sehat dan sains. Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia makin parah saat isu kesehatan dan politik berkelindan. Orang kontra dan pro vaksin karena politik.

Bagi pendukung berat pemerintah, apa yang dilakukan dalam menangani Covid-19, termasuk vaksinasi, selalu benar. Yang mengkritik akan diserang oleh pendukung pemerintah. Sebaliknya, yang tidak suka pemerintah, selalu merecoki dengan tudingan-tudingan politis.

Akhirnya saya menyebut Indonesia masuk ke dalam situasi komplikasi parah. Tidak hanya soal pandemi, tetapi juga polarisasi politik. Saya melihat penolakan terhadap vaksin itu adalah dampak dari polarisasi politik, residu dari kontestasi politik beberapa tahun lalu, bukan soal kesehatan murni.

Yang tidak suka Jokowi selalu berada di medan yang berseberangan. Apa pun kebijakan Jokowi, termasuk soal vaksinasi, harus dihantam. Sebaliknya, pendukung Jokowi menganggap kebijakan pemerintah pasti baik.

Memang politik itu dasar dari setiap kebijakan yang diambil, termasuk di bidang kesehatan. Istilah politik berbeda dengan politisasi. Yang terjadi di masyarakat itu politisasi. Seharusnya kita kembali kepada sains dan akal budi atau akal sehat.

Jangan campur adukkan sains dan politisasi. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih mengimbau agar kepercayaan terhadap vaksin tidak berdasarkan merek atau basis negara, tapi harus berdasarkan aspek ilmiah.

Tak usah memolitisasi soal kesehatan, kembalilah kepada akal budi. Singkirkan dulu politik demi kesehatan bersama. Jadi oposan pemerintah tak masalah, tapi jangan mengabaikan saran dokter

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

Data dan Fakta Risiko Bencana Jakarta dan Kaltim

+ PLUS Data dan Fakta Risiko Bencana Jakarta dan Kaltim

Pulau Jawa memiliki paparan risiko bencana tinggi dibanding pulau lain, namun indeks risiko bencana lebuh tinggi dimiliki Kalimantan Timur dibanding DKI Jakarta.

Berita Terkini

Membangun Persepsi Positif di Tengah Omicron

Opini ini ditulis Suryopratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

Kebingungan Pemerintah dalam Kebijakan Natal dan Tahun Baru

Opini ini ditulis Eni Lestari, pengurus BPC Perhumas Solo, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Era Post-truth dan Model Pemberitaan Pemerintah

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

Perempuan Muda, Tangguh, dan Berdaya Saing dalam Memimpin Perubahan

Opini ini ditulis Teradijah Febriani, karyawan BUMN, mahasiswa Pascasarja Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Generasi Milenial Jadi Bos, Kompetenkah?

Opini ini ditulis Fina Sunardiyah, pegawai Dirjen Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Automasi dan Skill Shift Pekerja Masa Depan (Bagian 2)

Artikel ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

+ PLUS #Bangkit Bersama: Dari Solo untuk Indonesia

Beda dengan tahun lalu, saat perjalanan bisnisnya gelagepan. Seperti terkena virus corona bergejala berat. Kesulitan bernapas, seperti orang berenang mau tenggelam. Tapi tahun ini ceritanya lain.

Automasi dan Skill Shift Pekerja Masa Depan (Bagian 1)

Artikel ini ditulis Astrid Widayani, SS., SE., MBA, dosen Manajemen Stratejik Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta, mahasiswa Doctoral Program Doctor of Business Administration, Business Transformation and Entrepreneurship-Business School Lausanne, Switzerland.

+ PLUS Tidak Main-Main

Essai ini telah terbit di Koran Solopos edisi 17 November 2021, ditulis oleh Rini Yustiningsih, jurnalis Solopos.

+ PLUS Banjir Brand di Solo

Essai ini telah terbit di Koran Solopos edisi 10 November 2021, ditulis oleh Arif Budisusilo, jurnalis senior Bisnis Indonesia.

Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Krisis

Opini ini ditulis Joko Priyono S.Sos M.Si, Kepala Seksi Komunikasi dan Desiminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

+ PLUS Jagal…

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 3 November 2021, ditulis oleh jurnalis Solopos Sholahuddin.

+ PLUS Daya Mahadata

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 27 Oktober 2021, ditulis oleh jurnalis Solopos Ichwan Prasetyo.

+ PLUS Toleran dan Bahagia

Essai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 20 Oktober 2021, ditulis oleh jurnalis senior Solopos Syifaul Arifin.

+ PLUS Ketidakpastian adalah Kepastian

Esai ini ditulis oleh Pemimpin Redaksi Solopos, Rini Yustiningsih, dan telah terbit di Koran Solopos edisi 13 Oktober 2021.