Solopos.com, SUKOHARJO — Politikus PPP Sukoharjo, Suryanto, turut ngudarasa terkait rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Dia menilai pemindahan ibu kota baru itu hanya mendukung kepentingan oligarki dan bukan untuk membantu menggerakkan ekonomi.
Sebagaimanan diketahui, saat ini pemerintah pusat terus mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dipastikan proyek tersebut akan terus berjalan pada tahun 2022 melalui rencana pembangunan gedung istana untuk mengejar target rampung pada tahun 2024.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Suryanto menjelaskan alasannya menilai rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terlihat ditujukan untuk kepentingan oligarki karena mengacu data-data yang dia terima terkait kepemilikan tanah di sekitar IKN.
Baca juga: Mengukur Urgensi Dana APBN untuk Proyek IKN
“Pemindahan IKN ini seakan-akan bukan untuk kepentingan NKRI dan seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sangat kelihatan kalau ini untuk kepentingan oligarki. Data yang saya terima, tanah sekitar IKN ini milik pengusaha soalnya,” beber mantan anggota DPRD Sukoharjo itu kepada Solopos.com, Rabu (26/1/2022).
Meskipun pemerintah pusat beralasan IKN ditujukan untuk menggerakkan roda ekonomi, namun Suryanto menilai langkah tersebut hanya akan semakin membebani APBN. Hal ini ditambah kondisi pandemi Covid-19 yang seharusnya memicu pemerintah lebih mengutamakan percepatan pemulihan ekonomi sebagai kebijakan prioritas.
“Saya yakin nanti akan mangkrak. Saya berpikir pemerintah harus lebih fokus ke penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, bukan malah bermimpi membangun ibu kota baru,” imbuh dia.
Baca juga: Disebut Berpotensi Mangkrak, Bagaimana Skema Pembiayaan Proyek IKN?
Untuk diketahui DPR RI menyetujui RUU IKN sebagai UU. Hal ini membuat proses pembangunan IKN memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Diprediksi pembangunan IKN seluas 256,142 hektare itu akan memakan anggaran sebesar Rp466 triliun.
Dilansir bisnis.com, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak berencana memasukkan proyek pembangunan IKN baru ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia menjelaskan, dana pembangunan proyek IKN akan menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Terkait IKN, anggarannya ada di PUPR dan memang diperkirakan fase pertama dibutuhkan dana Rp45 triliun, namun secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres,” katanya dalam konferensi pers, Senin (24/1/2022).
Baca juga: Desain dan Konsep IKN Nusantara Sepenuhnya Kota Masa Depan
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
