Politikus PKS: Comot WHO, New Normal Indonesia Tak Masuk Akal
Ilustrasi warga pakai masker di luar rumah (Antara)

Solopos.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan normal baru atau new normal dalam masa pandemi virus corona atau Covid-19 dikritik sebagai kebijakan tak masuk akal. Kritik keras itu dilontarkan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS.

Angota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai pemerintah terlalu terburu-buru menerapkan kebijakan ini. Pasalnya, kasus penularan Covid-19 masih tinggi di Indonesia.

Pemerintah Klaim RS di Jakarta Mulai Sepi Pasien Covid-19, Faktanya?

Hingga Rabu (27/5/2020), tercatat jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia 686 orang sehingga totalnya menjadi 23.851 kasus. Sementara kasus meninggal mencapai 1.473.

Netty meminta pemerintah Indonesia tidak menangkap new normal seperti disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara setengah-setengah. Pasalnya, WHO sendiri memberikan syarat bagi kondisi new normal itu.

Jumlah Kasus Baru Covid-19 Naik Lagi, Inikah Normal Baru Indonesia?

WHO, ujar Netty, memberikan penekanan bahwa new normal hanya berlaku bagi negara yang sudah berhasil melawan Covid-19. Negara yang dimaksud adalah China, Vietnam, Jerman, Taiwan, dan lainnya.

"Sementara kita masih jauh dari kata berhasil. Kenapa justru mau segera menerapkan new normal?" tanya Netty dalam siaran persnya, Rabu (27/5/2020).

Keluarga Positif Covid-19 Mudik dan Halalbihalal, Kontak dengan Puluhan Orang

Netty menyoroti penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian. Penanganan Covid-19 di Indonesia dianggap belum memenuhi syarat pemberlakuan new normal.

"Seperti misalnya kemampuan tes corona kita yang rendah, kita juga belum melewati titik puncak pandemi Covid-19. Tapi pemerintah mau melakukan new normal kan ini tidak masuk akal. Yang ada justru akan memicu gelombang kedua Covid-19 alias membuat kasus positif virus corona melonjak," tegasnya.

Ini Penjelasan Bos Bonza Soal Daya Penularan Covid-19 R0 yang Disebut Presiden Jokowi

Istri mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ini menambahkan meskipun pemerintah telah meninjau beberapa lokasi, itu belum cukup. Dia mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia berani memastikan tempat publik bisa menerapkan protokol pencegahan Covid-19 ketat di masa new normal.

Berani Jamin Aman?

Tempat-tempat publik yang rencananya dibuka secara bertahap di antaranya sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah dan lainnya. "Kalau tidak ada jaminan, jangan buru-buru menerapkan new normal," kata Netty.

Update Kasus Covid-19 Indonesia: Pasien Positif Tambah 686 Jadi 23.851, Meninggal 1.473

Terkait panduan kerja new normal yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Netty menyebut bahwa panduan itu hanya mengurangi risiko terpapar. Tetapi panduan itu tidak menjamin tidak ada penularan. Sebab banyak orang yang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan Covid-19 di era new normal Indonesia sekalipun.

Dia menilai aturan 3 sif untuk usia di bawah 50 tahun juga tidak tepat. Karena berdasarkan data dari Gugus Tugas, pasien positif Covid-19 di bawah usia 50 tahun itu mencapai 47 persen. "Jadi di mana letak amannya?" singgung Netty.

Tempat Ibadah Segera Dibuka Lagi, Menag: Presiden dan Wapres Rindu Berjemaah

Terakhir Netty mengatakan bahwa Kemenkes juga harus memastikan perubahan dalam semua pelayanan kesehatan dan bukan hanya untuk kasus Covid-19. Hal ini dianggap penting mengingat selain Covid-19 juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menghantui seperti TBC dan DBD.

Sebelum wacana new normal Covid-19 Indonesia muncul, masyarakat di berbagai daerah masih sulit mendapatkan layanan kesehatan. "Di daerah-daerah terpencil juga masih banyak yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, ini harus menjadi catatan pemerintah," pungkasnya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya





Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho