Danang Priatmodjo/Istimewa

Solopos.com, SOLO -- Keputusan Gibran Rakabuming Raka maju dalam pemiliham wali Kota Solo memancing pro dan kontra di kalangan komunitas partai politik, budayawan, akademikus, hingga masyarakat awam. Mereka yang kontra mengusung dua isu.

Pertama, Gibran masih terlalu muda untuk memimpin Kota Solo yang merupakan pusat peradaban Jawa. Gibran masih perlu mengasah pengalaman dalam dunia politik-kekuasaan. Kedua, Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo.

Etiskah seorang anak presiden yang masih aktif mencalonkan diri sebagai wali kota? Sang bapak dikenal sebagai presiden yang sangat menjaga fatsun dalam berpolitik. Mereka yang setuju Gibran maju sebagai calon wali Kota Solo mengusung argumen dari sisi lain.

Sudah saatnya estafet kepemimpinan politik diberikan kepada kaum muda. Gibran layak diberi kesempatan. Partai Solidaritas Indonesia bersuara nyaring mendukung Gibran. Pada masa-masa awal pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo isu keberpihakan kepada generasi milenial untuk tampil di panggung politik dan pemerintahan sangat menguat.

Gelombang ”milenialisasi” dalam lingkaran politik Presiden Joko Widodo cukup kencang. Televisi, portal-portal berita online, dan berbagai platform arus utama media sosial diramaikan oleh berita tentang pengangkatan tujuh orang muda angkatan generasi milenial sebagai Staf Khusus Presiden.

Ada pro dan kontra di sana. Mereka yang pro menilai kebijakan tersebut ”keren”, memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berkiprah di pusat pemerintahan, dan seterusnya. Yang kontra menilai keputusan tersebut tidak substantif, hanya pencitraan, politik akomodatif, dan seterusnya.

Isu tentang kaum muda berkiprah dalam politik praktis hampir selalu menuai pro dan kontra. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung era reformasi, sederet nama generasi muda berhasil menduduki posisi kepala daerah, gubernur maupun bupati atau wali kota.

Jika dicermati, sebagian besar kaum muda tersebut adalah keturunan biologis atau punya hubungan dekat dengan para tokoh senior yang menjadi patron atau tokoh di wilayah setempat. Emil Dardak (Trenggalek), Mardani H. Maming (Tanah Bumbu), dan Abdul Gafur Mas’ud (Penajam Paser Utara) pernah dan masih menjadi bupati pada usia belia, yakni antara 25 tahun hingga 32 tahun ketika kali pertama dilantik.

Muhammad Ridho Ficardo (kini Gubernur Lampung) dan Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi) masih berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik sebagai gubernur. Ketika itu, Ridho masih berusia 33 tahun, sedangkan Zumi Zola berusia 36 tahun. Gelombang dan tren kemunculan kaum muda dalam panggung politik lima tahun terakhir ini diawali di daratan Eropa.

Eropa adalah benua tempat kelahiran liberalisme serta ibu kota sistem kapitalisme yang kini menguasai perekonomian dunia. Sebastian Kurz dilantik sebagai Kanselir Austria pada Oktober 2017 pada usia yang masih sangat muda: 31 tahun.

Berhaluan Liberal

Ketika usianya baru menginjak 27 tahun, Kurz dipercaya memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Austria. Selain Kurtz, empat orang pemuda memenangi pemilihan umum dan tampil sebagai kepala pemerintahan di negara masing-masing pada usia 38 tahun dan 39 tahun.

Pertama, Emmanuel Macron yang masih  berusia 39 tahun dilantik sebagai Presiden Prancis. Sebelum terpilih sebagai Presiden Prancis, Macron terlebih dahulu menduduki jabatan Menteri Ekonomi Industri dan Data Digital pada saat usianya baru menginjak 36 tahun.

Kedua, seorang politikus muda Estonia bernama Jüri Ratas dilantik sebagai Perdana Menteri Estonia pada 2016 ketika masih berusia 38 tahun. Ketiga, Charles Michel, dikukuhkan sebagai Perdana Menteri Belgia ketika berusia menjelang 39 tahun.

Michel merupakan pemimpin kabinet termuda di Belgia sejak 1841 dan orang termuda yang memegang gelar Perdana Menteri Belgia. Keempat, Perdana Menteri Ukrainia, Volodymyr Groysman, dilantik pada 2016 ketika masih berusia 38 tahun. Tiga tahun kemudian (2019), Ukrainia memiliki Presiden berusia muda: Volodymyr Zelensky.

Zelensky adalah seorang pelawak yang memenangi pemilihan presiden setelah mengalahkan politikus senior dan kandidat petahana, Petro Poroshenko. Saat menang, usia Zelensky baru 41 tahun. Kemunculan kaum muda di puncak kepemimpinan negara-negara Eropa sesungguhnya dimulai sejak dekade yang lalu.

Pada 2008, Dmitry Medvedev yang berusia 42 tahun dilantik menjadi Presiden Rusia. Dunia terkejut ketika negeri adikuasa itu mempercayakan pucuk pimpinan negara kepada politikus yang usianya relatif masih muda.

Di luar Eropa, Justin Trudeau dilantik sebagai Perdana Menteri Kanada pada 2015 ketika masih berusia 44 tahun. Sedang di Benua Asia, tren politikus muda mendapat panggung di kancah politik nasional juga sudah, meski tidak di posisi puncak.

Di negeri jiran Malaysia, Perdana Menteri Mahatir Mohammad yang sudah berusia 90 tahun mengangkat dua orang muda belia sebagai anggota kabinet. Yeo Bee Yin, 35 tahun, merupakan perempuan menteri termuda yang diangkat oleh Mahathir. Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman masih berusia 25 tahun ketika diangkat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia.

Apa kaitan tren kemunculan para politikus muda dunia tadi dengan majunya Gibran sebagai calon wali Kota Solo? Jika dicermati ulang, para pemimpin-pemimpin dunia berusia muda rata-rata diusung partai-partai politik berhaluan liberal.

Macron dari Prancis diusung partai yang ia dirikan sendiri: La République En Marche! Sebuah partai berhaluan tengah dan liberal. Justin Trudeau dari Kanada diusung partai berhaluan liberal dan berhasil mengalahkan kandidat dari Partai Konservatif.

Volodymyr Zelensky dari Ukrainia diusung partai baru berhaluan tengah dan liberal yang juga mengandaskan kompetitor yang diusung partai berhaluan konservatif. Sebastian Kurz adalah pemimpin partai politik, yang awalnya berhaluan konservatif tetapi kemudian memutuskan mengusung ideologi konservatif-liberal sebagai bentuk adaptasi atas dinamika sosial-ekonomi di daratan Eropa.

Kemunculan para kepala daerah muda di beberapa daerah di luar Jawa dan Trenggalek, Jawa Timur, dipahami sebagai kombinasi arus tren politik dinasti dan tren pemilihan kepala daerah yang pragmatis-transaksional, bukan dimotivasi arus perubahan menuju liberalisasi kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa.

Konteksnya berbeda dengan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan tujuh staf khusus milenial. Dalam konteks Gibran dan pemilihan wali Kota Solo, menurut saya, konteksnya juga bukan karena keinginan Joko Widodo membangun politik dinasti.

Kepentingan pribadi Joko Widodo dalam konteks pencalonan Gibran tidak tampak. Mantan Wali Kota Solo dua periode tersebut justru memberi isyarat bahwa niat maju dalam pemilihan wali Kota Solo adalah pilihan putra sulungnya yang cenderung keras kepala dan tidak mau diatur-atur.

Faktor keinginan Gibran juga terkesan mendadak. Muncul ketika proses rembuklan politik di internal DPC PDIP Kota Solo  sudah matang: akan mengusung pasangan senior, Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa.

Alhasil, terjadi dualisme sikap di dalam tubuh internal PDIP. Penolakan keras tersurat dari berbagai pernyataan Ketua DPC PDIP Kota Solo,  F.X. Rudi Rudyatmo, di media massa. Elite PDIP di tingkat provinsi dan pusat masih menunggu komando dari Megawati Soekarnoputri.

Kadar Filosofi

Publik memberikan dukungan kuat kepada Gibran untuk maju sebagai calon wali Kota Solo. Dinamika pro dan kontra tentang pencalonan Gibran ini meluas tidak sebatas menjadi isu Kota Solo, tetapi berkembang menjadi isu nasional. Status Gibran sebagai anak Presiden Joko Widodo menjadi faktor utama.

Kalangan milenial dan masyarakat sipil, yang cenderung kekinian dan mulai menjauhi politik bergaya konservatif, beramai-ramai mendukung Gibran. Persoalannya, Solo bukan Trenggalek. Solo juga bukan Tanjung Jabung atau Tanah Bumbu.

Solo adalah pusat sekaligus simbol tradisi dan kebudayaan Jawa, yang punya kadar filosofi budaya berbeda, baik dari aspek historis maupun dari aspek sosio-demografis, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa.

Solo adalah ”the spirit of Java”. Atas dasar kekhususan historis, Solo (Surakarta) bahkan pernah menyandang predikat daerah istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta.  Solo adalah kota pergerakan, Sarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian menjadi Sarekat Islam (SI) lahir di kota ini.

Mangkunagoro VII, Hangabehi (putra Paku Buwono X), dan Wuryaningrat (menantu Paku Buwono X) adalah tokok-tokoh Boedi Oetomo (BO). Tugu Pergerakan (belakangan namanya menjadi Tugu Kebangkitan Nasional) dibangun oleh Paku Buwono X di kota ini pada 1933 untuk memperingati ulang tahun Boedi Oetomo.

Ketika membangun monumen tersebut, dr. Sutomo mengatakan,”Dari Solo kemenangan dimulai”. Solo adalah jantung Jawa, sementara Jawa adalah barometer dari dinamika ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya nasional.

Di samping itu, orang Jawa sangat peka dan berhati-hati menghadapi conflict of interest. Tak terbayangkan betapa ewuh-pakewuh para pegawai balai kota serta masyarakat Kota Solo pada umumnya bila harus berhadapan dengan wali Kota Solo yang pada saat bersamaan adalah seorang putra Presiden Republik Indonesia.

Atas dasar nilai historis dan keluhuran tradisi yang melekat pada Solo itulah, wajar apabila kemudian para sesepuh, tokoh budaya, dan kelompok konservatif di kota ini ”keberatan” jika mendadak dipimpin oleh Gibran, anak muda yang dianggap belum matang secara politik.

Dikabarkan bahwa Gibran akan didampingi Paundra (putra Mangkunagoro IX), yang notabene sama-sama tidak memiliki pengalaman politik. Kelompok ini berpendapat sebaiknya Gibran mengasah diri sebagai politikus terlebih dahulu, misalnya sebagai pengurus partai atau menjadi anggota DPRD sebelum kelak maju dalam pemilihan wali kota periode yang akan datang.

Fenomena pro dan kontra dalam konteks Gibran dan pemilihan wali Kota Solo ini mengingatkan kita semua tentang teori lama yang pernah dipaparkan oleh imuwan politik kawakan Samuel P. Huntington, the clash of civilizations (benturan peradaban), yang ia tulis dalam buku The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order yang diterbitkan pada 1996.

Agenda Lebih Substansial

Huntington membagi dunia ke dalam beberapa peradaban utama, tetapi ia menyebut konflik politik dunia cenderung berupa konflik antara peradaban Barat versus peradaban non-Barat. Teori ”benturan peradaban” tersebut diangkat kembali oleh Graham Allison, seorang pakar politik di Harvard Kennedy School of Government, sebagai alat untuk menganalisis konflik antara Amerika Serikat versus Tiongkok.

Dalam artikel di Majalah Foreign Affairs, September/Oktober 2017, Allison menyebut peristiwa tahun-tahun belakangan ini dan ke depan akan semakin memperkuat teori Huntington, bahwa benturan-benturan peradaban akan terus terjadi di seantero dunia.

Saya khawatir fenomena pro dan kontra tentang Gibran maju dalam pemilihan wali Kota Solo bukan semata-mata minat dan latah seorang anak presiden untuk menjadi pemimpin dan politikus muda, seperti tren yang sedang berkembang, dikembangkan, dan dipropagandakan di seluruh dunia.

Kita layak khawatir ada agenda yang jauh lebih dalam dan substansial–yang jangan-jangan–juga tidak disadari oleh Gibran beserta para promotor dan pendukungnya. Saya merasa bahwa sebagai sebuah wilayah yang istimewa dari aspek ideologi, politik, budaya, dan sejarah, Solo telah lama menjadi target untuk dilemahkan secara inkremental, terutama menyangkut bangunan kelembagaan sosial-budaya.

Setelah kewibawaan keraton berhasil dipudarkan, pertaruhan selanjutnya adalah menjaga kewibawaan Solo dari sisi kelembagaan tradisi, politik, sosial, dan budaya yang selama ini menjadi roh budaya Jawa. Roh Indonesia adalah Jawa.

Jika kewibawaan Jawa runtuh, selanjutnya adalah Indonesia. Semoga ini hanyalah sebuah kekhawatiran semu, namun hendaknya diingat bahwa keruntuhan sebuah budaya, bahkan bangsa, selalu diawali dari sebuah ”ketidakpedulian” atas sebuah kekhawatiran semu.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten