Politik Vaksin, Belajar dari Tiongkok
Arif Budisusilo (Istimewa/Dokumentasi pribadi)

Solopos.com, SOLO -- Saya tak terkejut saat mendapatkan berita bahwa Tiongkok tidak akan melakukan vaksinasi massal Covid-19 untuk penduduk negeri berpopulasi 1,4 miliar jiwa itu. Pemerintah di Beijing akan melakukan langkah vaksinasi yang sangat tertarget, targeted, berdasarkan prioritas.

Beijing amat percaya diri. Tentu saja karena strategi, tindakan, dan langkah atau kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data. Pemerintah di Beijing Juga memanfaatkan kemajuan teknologi yang sangat dikuasai negeri berpenduduk lima kali lipat Indonesia itu.

Semula mungkin kita membayangkan pemerintah Tiongkok akan jor-joran.  Seluruh penduduk akan disuntik vaksin, biar kebal virus corona penyebab Covid-19. Ternyata tidak, lantaran wabah Covid-19 di Tiongkok sangat terkendali. Sampai hari ini, pengidap Covid-19 di sana tak sampai melampaui 100.000 orang.

Jelas sangat sedikit, relatif terhadap penduduknya yang mencapai 1,4 miliar. Area sebaran tentu juga terdata dengan jelas. Tracing atau pelacakan kasus juga berbasis teknologi, mengandalkan nomor telepon selular.

Jangan lupa, Tiongkok adalah jago teknologi seluler. Tiongkok adalah kampiun big data. Juga kecerdasan buatan alias artificial intelligence.  Keunggulan itulah yang dipakai sebagai salah satu instrumen pokok dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Tiongkok.

Juga karena satu hal lagi: kepemimpinan politik yang kuat. Anda tahu, sistem politik Tiongkok berbasis sosialis yang otoriter. Yang tak bisa dijalankan banyak negara lain.  Meski begitu, dalam strategi ekonominya  Tiongkok adalah "kapitalis" sejati.

Karenanya saya melihat, pandemi Covid-19 bagi pemerintah Tiongkok bukan cuma dilihat dari bingkai kesehatan, tetapi dalam wadah ekonomi. Maka, sejak wabah virus corona jenis baru yang kemudian dinamai oleh WHO sebagai Covid-19 itu merebak di Wuhan, negeri itu terkesan sudah sangat siap.

Apa yang dilakukan Tiongkok adalah respons yang cepat daan tepat. Tentu untuk menyelamatkan ekonomi. Dan mengambil "peluang" ekonomi dari wabah itu sendiri.

Maka tak mengherankan, Kota Wuhan dan Provinsi Hubei dari awal dikarantina dengan gembok total alis lockdown.

Hasilnya, dengan cepat Tiongkok pulih dari pandemi hanya dalam waktu tiga bulan dengan kasus kematian "hanya" 4.000-an orang. Ekonomi Tiongkok hanya sempat tumbuh negatif pada kuartal pertama, dan kuartal berikutnya langsung ”terbang”  lagi. Tak ada istilah resesi.

***

Kasus pandemi Covid-19 di Tiongkok memang dikelola secara cerdas dan tegas. Well calculated sekaligus well executed. Termasuk dalam urusan pascapandemi. Saya baca dari CNN, yang mengutip kantor berita China News Service, Beijing hanya memrioritaskan pekerja garis depan dan populasi berisiko tinggi untuk menerima vaksinasi.

Mereka antara lain pekerja medis, warga negara Tiongkok yang bekerja di luar negeri yang terkena wabah, dan orang yang bekerja di lingkungan padat dan berisiko tinggi seperti restoran, sekolah, atau layanan kebersihan.

Padahal, Tiongkok tidak "kekurangan" vaksin. Tiongkok adalah salah satu pemain terbesar dalam perlombaan global mengembangkan vaksin virus corona. Menurut Laporan Industri Vaksin Manusia China 2018-2022 yang dikutip CNN, Tiongkok dapat memasok lebih dari satu miliar dosis vaksin setiap tahun dari 40 produsen di seluruh negeri.

Dari lebih dari 30 vaksin yang saat ini dalam uji coba pada manusia secara global, sembilan berasal dari Tiongkok. Ini jumlah terbanyak dari negara mana pun. Lebih dari itu, empat dari sembilan kandidat vaksin Covid-19 dalam uji coba tahap akhir sedang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok.

Tiongkok memang berada di baris depan dalam mendorong penggunaan beberapa vaksin sebelum kemanjurannya terbukti sepenuhnya. Pada akhir Juni, negara itu menyetujui vaksin eksperimental untuk digunakan oleh militer.

Sejak Juli, Tiongkok telah menggunakan vaksin eksperimental yang berbeda pada orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan "berisiko tinggi" seperti profesional medis dan agen perbatasan, meski belum selesai uji fase ke-3.

CNN mengutip Global Times melaporkan Gao telah disuntik dengan vaksin eksperimental pada bulan Juli. Ini adalah tindakan yang "dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin". Namun, semua persiapan itu ternyata tidak diperuntukkan bagi semua warga Tiongkok.

Politik vaksin Tiongkok itu tentu saja berlatar belakang kepercayaan yang tinggi bahwa wabah Covid-19 dapat ditangani dengan baik. Beijing sangat percaya diri terhadap kemampuan menangkal pandemi.

"Sejak gelombang pertama Covid-19 muncul di Wuhan, Tiongkok telah beberapa kali selamat dari dampak Covid-19," kata Gao Fu, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Tiongkok, seperti dilaporkan China News Service.

Gao Fu membuat pernyataan itu pada pertemuan puncak vaksin di Kota Shenzhen, Sabtu (12/9) lalu. Menurut Gao, saat ini tidak ada kebutuhan untuk vaksinasi massal. Yang dilakukan Beijing adalah menyeimbangkan "risiko dan manfaat". Risiko itu merujuk pada faktor-faktor biaya dan potensi efek samping.

Apalagi, Beijing merasa berhasil mengendalikan Covid-19, sehingga jumlah kasus tetap rendah sejak pertama kali merebak di Wuhan. Sejak gelombang pertama di Wuhan yang terkendali pada April, muncul klaster di timur laut Provinsi Jilin pada Mei, wabah di Beijing pada Juni, dan ibu kota Xinjiang, Urumqi, pada Juli.

Namun, semua kasus itu direspons dengan tindakan penguncian segera, diikuti dengan  pengujian massal. Wabah pun dapat diatasi hanya dalam beberapa pekan. Gao mengklaim hal itu sebagai bukti tindakan pengendalian yang efektif oleh pemerintah Tiongkok.

***

Cara Beijing mengendalikan Covid-19 tampaknya menggunakan sudut pandang satellite view, bukan cuma helicopter view, apalagi locomotive view. Anda sudah tahulah apa maksud terminologi itu.

Intinya, semua hal ketok kabeh, terlihat semua, sehingga ramuan strategi dan kebijakan pas. Tidak ada pemisahan bahwa Covid-19 adalah isu kesehatan atau isu ekonomi. Juga bukan isu politik. Semua ditaruh dalam satu keranjang.

Hal itu bisa dilakukan karena penguasaan dan pengelolaan data yang begitu kuat. Mengelola Covid-19 adalah mengelola data, lalu perilaku manusia.  Maka jawabannya adalah teknologi. Big data. Itulah yang dilakukan para pembuat kebijakan di Beijing.

Keahlian itulah yang membuat setiap kebijakan efisien dari sisi sumber daya. Dan tentu saja efektif dari sisi sasaran. Begitu pula dalam strategi vaksinasi. Bahkan, tampak bahwa politik vaksin Tiongkok jelas dan fokus. Dan percaya diri karena risikonya calculated. Tahu peta populasi yang memang aman dan tidak aman.

Maka, cost tidak terbuang percuma. Sangat masuk akal.  Common sense saja. Bukan reaktif dan emosional. Tetapi, responsif dan rasional. Eksesnya adalah benefit. Penguasaan vaksin tentu bisa menjadi peluang. Apalagi, mereka tahu di negara mana saja terdapat crowd dan tahu apa yang dibutuhkan.

Celakanya, mereka bisa menyediakan. Maka, alih-alih membuang-buang vaksin untuk target yang tidak tepat sasaran, lebih baik berhitung bisnis. Daripada menyuntik vaksin untuk penduduk yang memang tidak perlu disuntik, lebih baik melakukan pencadangan untuk "dijual" ke luar.

Maka, menjadi sangat masuk akal jika Beijing memilih cara itu. Cara yang berbeda dari negara-negara Barat. Dan juga wacana yang direncanakan Indonesia. Sejak pagi-pagi, sejumlah negara di Eropa, Australia, dan Amerika, termasuk pula Indonesia, sudah bertekad untuk melakukan vaksinasi bagi seluruh penduduk.

Apakah sasaran yang bersifat blanket itu tepat? Apakah cost dan benefit sudah dihitung dengan cermat? Itu nanti. Untuk Indonesia, saya kira ada satu titik lemah: tidak ada basis data yang kuat. Tracing tidak dilakukan dengan sebenarnya dan seharusnya. Tes massal pun tiada.

Padahal, dua hal itulah yang bisa menjadi dasar untuk membangun basis data. Syukur kemudian bisa menggunakan keunggulan teknologi. Tapi, hal itu relatif nihil.  Otoritas kesehatan di Indonesia tidak benar-benar memiliki data, siapa sakit dan siapa sehat,dan di mana saja mereka.

Bahkan, spekulasi di kalangan medis menyebut banyak orang tanpa gejala bebas berkeliaran. Karena ketiadaan basis data yang jelas itulah, paling gampang adalah blanket strategy. "Menyelimuti" semua orang. Dan spekulatif.

Populasi Indonesia begitu besar. Populasi besar inilah yang kemudian membentuk "crowd", lalu menjadi target market dari "politik vaksin" negara lain. Kita memang perlu banyak belajar biar tidak terus kedodoran. Agar kita semua lebih percaya diri, bahwa pemerintah telah memilih kebijakan yang tepat, untuk mengusir pagebluk ini agar segera berlalu. Nah, bagaimana menurut Anda?



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom