POLITIK MYANMAR : Jutaan Warga Dukung Petisi Suu Kyi Ubah Konstitusi

Solopos.com, YANGOON–Oposisi Myanmar telah mengumpulkan jutaan tanda tangan dukungan bagi perubahan konstitusi yang melarang pemimpin mereka, Aung San Suu Kyi, menjadi presiden, dalam upaya unjuk kekuatan politik menjelang pemilihan umum tahun depan.

Suu Kyi telah berkeliling ke seluruh negeri dan menarik ribuan warga dengan pidato-pidatonya yang mendesak militer untuk menerima pengurangan peran politik, sementara partainya yang terdiri atas para veteran demokrasi mengkampanyekan otoritas moral mereka di negara yang pernah dikendalikan oleh militer itu.

Promosi BRI Siapkan Uang Tunai Rp34 Triliun pada Periode Libur Lebaran 2024

Petisi yang diluncurkan pada Mei itu telah mengumpulkan sekitar tiga juta tanda tangan hingga awal Juli.

“Dalam negara demokrasi keinginan rakyat itu sangat penting. Itu sebabnya petisi ini juga penting,” kata Nyan Win, jurubicara bagi partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kepada AFP.

Kampanye yang berakhir pada Sabtu itu difokuskan pada pengubahan ketentuan yang saat ini memastikan militer memiliki hak veto dalam setiap perubahan konstitusi era junta.

Untuk mengubah konstitusi diperlukan dukungan dari 75 persen suara di parlemen.

Tentara tak dipilih yang menduduki seperempat dari kursi parlemen, mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan terkait perubahan konstitusi.

Nyan Win mengatakan ia memperkirakan klausa itu akan diubah dalam rapat parlemen yang akan berakhir bulan ini, dan perubahan ini akan memberi jalan bagi perubahan-perubahan yang lain.

“Ini adalah pintu utama. Jika ini terbuka, anda akan bisa melihat semuanya,” katanya.

Sementara kampanye itu menjadi topik utama, para pakar mengatakan efek kampanye itu belumlah jelas.

Seorang anggota komite amendemen konstitusi, komite yang didominasi oleh militer dan partai yang didukung militer, mengatakan petisi itu tidak akan memberikan perubahan bagi perundingan komite.

Ia mengatakan komite beranggotakan 30 orang itu akan merilis rekomendasi pertamanya dalam beberapa hari mendatang, namun ini hanya didasarkan pada saran-saran yang diterima sebelum batas waktu Desember.

“Mereka seharusnya melakukan ini lebih awal,” kata anggota komite yang enggan disebut namanya karena anggota diarahkan untuk tidak mengungkap masalah perundingan komite.

Ditakdirkan Memerintah

Komite tersebut diyakini telah memutuskan merekomendasikan perubahan ketentuan kontroversial yang saat ini melarang Suu Kyi untuk menjadi presiden.

Konstitusi Myanmar pada 2008 mencegah siapapun yang pasangan atau anak-anaknya merupakan warga negara asing, untuk memimpin negara itu –sebuah klausa yang diyakini diarahkan pada penerima Nobel yang kedua anaknya merupakan warga negara Inggris.

Suu Kyi melewatkan sebagian besar waktunya selama dua dekade dalam tahanan rumah junta, namun sekarang menjadi anggota parlemen berkat reformasi yang dilakukan oleh pemerintahan semi-sipil yang mengambil alih kekuasaan pada 2011.

Ia mendesak tentara untuk mendukung petisi tersebut.

“Saya ingin anda semua mempertimbangkan apakah mendapat lebih banyak kesempatan dibandingkan warga biasa itu merupakan sesuatu yang adil,” katanya di hadapan massa di Yangon pada Mei, yang menyebabkan ia mendapat peringatan dari komisi pemilihan umum negara tersebut.

Derek Tonkin, mantan duta besar Inggris untuk beberapa negara Asia Tenggara mengatakan Suu Kyi sangat kecewa dengan lemahnya dukungan komite dan ia bisa saja mundur dari pemilu jika ia merasa reformasi konstitusi gagal dilakukan.

“Banyak yang akan bergantung pada disposisi personal Aung San Suu Kyi sendiri,” katanya seraya menambahkan bahwa anak perempuan pahlawan kemerdekaan Myanmar itu diyakinkan ia telah ditakdirkan untuk memerintah.