Ilustrasi politik dinasti (outlookindia.com)
Solopos.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Indobarometer, Muhammad Qodari, mengatakan harus ada pembatasan jabatan untuk mengurangi fenomena politik dinasti melalui peraturan menyusul maraknya praktik nepotisme dalam pemilihan kepala daerah akhir-akhir ini. Pernyataan itu disampaikan Qodari dalam acara dialog kenegaraan bertema Fenomena Politik Dinasti yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks kantor parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Selain Qodari, turut jadi narasumber dalam diskusi itu anggota DPD dari Provinsi Banten, Ahmad Subadri, dan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. “Tidak bisa dilarang, orang mau jadi wali kota, bupati. Bisanya dibatasi,” kata Qodari.
Dia menambahkan, pembatasan itu dapat dilakukan dengan penerapan peraturan. Dia mencontohkan seorang istri bupati yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) baru boleh maju setelah berselang satu periode setelah suaminya tidak menjabat lagi.
Sementara itu, Margarito Kamis mengatakan tidak ada jaminan para pejabat yang tidak berasal dari dinasti politik akan lebih bersih dibandingkan dengan mereka yang masih famili pejabat. Menurutnya, secara konstitusional tidak boleh ada pembatasan hak politik untuk menjadi kepala daerah karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk dipilih dan memilih.
Menurutnya, hal terpenting yang perlu dibenahi adalah sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang benar. Hanya, untuk melakukan pembenahan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
