Politik Dinasti atau Alih Generasi?

Solopos.com, SOLO -- Pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pada pemilihan kepala daerah Kota Solo menghangatkan jagat perpolitikan negeri ini, tentu saja khususnya di Kota Solo.

Hal itu juga menjadi sorotan media massa di negeri ini dan memunculkan pandangan kritis sebagian kalangan tentang munculnya politik dinasti, yaitu politik berdasarkan garis turun-temurun yang mengatur suatu negara atau wilayah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Tentu saja istilah itu tidak seluruhnya tepat karena tidak ada kepala negara dan kepala daerah di Indonesia yang dipilih berdasarkan garis turun-temurun sejak kemerdekaan hingga sesudah reformasi sekarang ini.

Yang mungkin terbukti adalah munculnya keluarga politik, bukan dinasti politik. Dalam beberapa pemilihan kepala daerah, setelah suami yang menjabat kepala daerah usai kemudian istri atau anak mencalonkan, tetapi itu belum terbukti secara kontinu.

Berbeda dengan situasi di dalam partai politik yang memang ada kecenderungan lebih kuat. Selain ideologi partai politik seperti diturunkan secara genealogis, mungkin ini hanya terjadi di Indonesia, beberapa ketua umum partai politik seperti ingin melanjutkan kekuasaan partai di dalam keluarga.

Kecenderungan politik dinasti di dalam partai politik sekarang memang tampak seperti anomali. Sesudah reformasi 1998, Indonesia seharusnya lebih demokratis. Dalam arti memilih pemimpin politik berdasarkan meritokrasi (merit system), bukan genealogi.

Politik dinasti, selain warisan sistem politik kerajaan yang sudah dilebur menjadi Indonesia modern sejak kemerdekaan, praktis hanya menyisakan praktik di tingkat desa. Itu pun bertahan hingga tahun 1970-an. Setelah kepala desa dipilih langsung, politik dinasti di desa mulai hilang.

Pemilihan Wali Kota Solo

Bagaimana menyikapi pencalonan Gibran dalam pemilihan wali Kota Solo mendatang? Apakah bisa dilihat sebagai politik dinasti, praktik keluarga politik, atau alih generasi?

Selain unsur genealogi, ada faktor lain yang bisa dipertimbangkan yaitu pengaruh kekuasaan di dalam meritokrasi yang bekerja pada partai politik. Dilihat dari sisi itu sepertinya memang ada sesuatu yang tidak biasa di dalam meritokrasi yang telah dikenal sejak lama dijalankan di dalam mesin partai politik pengusung Gibran.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Solo tidak mencalonkan Gibran, tetapi ia kemudian dicalonkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah.

Di dalam mesin partai politik tampaknya ada dua pandangan meskipun pada akhirnya diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu bisa saja dilihat sebagai dinamika politik yang wajar dan demokratis.

Kemunculan Gibran memang bisa dilihat sebagai gejala politik baru. Menggunakan kacamata dinasti politik mungkin kurang pas, tetapi praktik keluarga politik masih bisa diterima pada era demokrasi sekarang.

Di Amerika Serikat, misalnya, sebagai negara rujukan demokrasi, pernah mencalonkan Hillary Cinton, istri mantan Presiden Bill Clinton, dalam pemilihan presiden. Gibran lebih menarik jika diletakkan dalam konteks alih generasi.

Isu ini sangat penting di Indonesia mengingat penduduk di negara ini sedang mengalami transisi generasi dari tua ke muda. Dalam banyak hal, kita bisa melihat lambannya transisi menyebabkan persoalan alih generasi di dunia politik.

Meskipun muncul tokoh-tokoh muda dalam dunia politik masa kini seperti yang ditampilkan para politikus Partai Solidaritas Indonesia, transisi itu belum sepenuhnya terjadi. Dalam konteks ini tampaknya alih generasi itu belum dikelola secara baik oleh partai-partai politik. Termasuk kemungkinan besar di dalam sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia yang terkesan lamban mengader generasi muda.

Tantangan

Jadi, walaupun bisa dilhat dari sisi alih generasi, praktik keluarga politik yang memengaruhi meritokrasi menjadi tantangan besar. Bukan hanya pada pemilihan kepala daerah Kota Solo, namun juga pada transisi generasi politik secara umum di Indonesia.

Menunggu meritokrasi ketika kepala daerah dipilih lima tahunan, belum lagi kalau petahana terpilih dua kali sehingga menjadi sepuluh tahunan, bisa membuat aspirasi dan semangat generasi muda dalam dunia politik tersumbat.

Sementara, untuk menjadi kader yang terpilih sebagai wakil rakyat di daerah maupun di pusat terbatas pada jumlah. Dengan kata lain, meritokrasi di dalam dunia politik sekalipun tampaknya belum bisa mengelola transisi politik antargenerasi ini dengan baik.

Belum lagi dunia politik di Indonesia dihadapkan pada menggembungnya jumlah penduduk usia muda yang mencapai lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia. Aspirasi mereka tidak seluruhnya tertampung di dalam meritokrasi partai-partai politik.

Gibran bisa jadi merupakan cermin dari persoalan kesenjangan generasi itu. Cermin aspirasi generasi muda yang tidak terwadahi dalam transisi politik yang ideal. Lalu, bagaimana kita harus bersikap terhadap persoalan ini?

Pada kenyataannya sudah ada dua calon kepala daerah dari dua generasi di kandang banteng, yang satu mewakili meritokrasi dan yang lainnya mewakili aspirasi politik generasi muda yang tersumbat.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggunakan pertimbangan matang untuk mengatasi dilema politik ini. Dilema yang juga dihadapi oleh sistem politik dan pemerintahan di Indonesia pada umumnya.

Setelah itu, hak pilih warga Kota Solo yang akan menentukan masa depan kota mereka sendiri. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi rekomendasi kepada Gibran sebagai calon wali Kota Solo dan pilihan warga Kota Solo pada saat pemungutan suara akan menjadi pembelajaran penting bagi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia secara nasional.