SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima banyaknya laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian, pemerintah daerah dan korporasi terhadap masyarakat. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Nurkholis, Senin (12/12) mengatakan, Kepolisian paling banyak diadukan dengan 778 aduan sepanjang 2010-2011.
Hal ini disampaikannya dalam sidang HAM bersama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia di Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (12/12). Menurut Nurkholis, kepolisian paling banyak diadukan karena setelah lepas dari TNI, kepolisian memiliki kewenangan cukup luas dan sering berinteraksi dengan masyarakat. Polisi sering menerima laporan pengaduan dari masyarakat namun tidak jelas penyelesaiannya.
Selanjutnya, Komnas HAM menerima 568 aduan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemda terhadap otonomi daerah dan otonomi khusus dengan porsi besar untuk menentukan kebijakan seringkali tidak dirasakan oleh masyarakat. Terakhir yang sering dilaporkan melakukan pelanggaran HAM adalah korporasi sebanyak 448 laporan. [dtc/dtp]