POLEMIK UU PILKADA : Golkar Tolak Perppu Pilkada, Demokrat Ancam Hengkang dari KMP

Solopos.com, JAKARTA — Partai Demokrat mengancam akan menarik dukungan dari Koalisi Merah Putih (KMP) setelah Partai Golkar (yang berafiliasi KMP) menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pilkada.

Perppu yang mempertahankan pilkada langsung itu yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat menjadi presiden. Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, menegaskan sikap Demokrat sudah pasti mendukung pilkada langsung melalui perppu itu.

Promosi Pelaku Usaha Wanita Ini Akui Manfaat Nyata Pinjaman Ultra Mikro BRI Group

“Nafas kita tetap sama. Pilkada harus tetap secara langsung. Ketum Demokrat SBY melalui akun twitter-nya juga telah mencuitkan nada sumbang terkait pernyataan petinggi Partai Golkar yang menolak perppu pilkada langsung,” katanya, Kamis (4/12/2014).

Terkait dengan pengalihan dukungan ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang selama ini kukuh memperjuangkan pilkada langsung, Partai Demokrat memastikan tidak akan abstain seperti dalam voting pengesahan UU No. 22/2014 tentang Pilkada. “Kami tidak akan abstain karena keinginan kami sudah terakomodasi dalam perppu itu,” tegasnya.

Untuk itu, Partai Demokrat berharap kepada KIH agar tetap kukuh mempertahankan opsi pilkada secara langsung seperti yang dituangkan dalam perppu. “Kita akan bersama KIH memperjuangkan pilkada langsung,” tegasnya.

Dengan adanya kebersamaan memperjuangkan dengan KIH itu, Partai Demokrat yakin DPR akan menerima perppu pilkada. “Jika voting lagi, suara KIH ditambah Demokrat saja sudah menang. Itu jika KIH solid.”

Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menegaskan Partai Demokrat akan all out mendukung perppu yang mengatur pilkada langsung dengan perbaikan itu. Namun hingga saat ini Demokrat masih menunggu cairnya sikap Golkar. “Politik itu kan cair,” katanya.

Agus menduga, sikap Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menolak Perppu Pilkada langsung itu hanya untuk meraih dukungan dari DPD I dan DPD II saat Munas IX Golkar di Bali. “Karena dengan adanya pilkada melalui DPRD akan memberikan angin segar bagi DPD I dan DPD II untuk memenangi pilkada.”