POLEMIK KRI USMAN-HARUN : Ketua MPR: Kalau Perlu Pulau Terdekat Singapura Dinamai Usman-Harun

Solopos.com, JAKARTA — Ketua MPR Sidarto Danusubroto mendukung pemerintah mempertahankan nama KRI Usman Harun. Menurut Sidarto, protes Singapura berlebihan.

“Cuekin aja. Kita mau namain apa aja terserah. Di mata kita, Usman dan Harun adalah hero,” kata Sidarto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sersan Usman dan Kopral Harun dinilai Sidarto sebagai prajurit yang gagah berani. Keduanya telah menjalan tugas negara dengan baik. “Makanya, kalau perlu pulau terluar kita yang bisa dilihat Singapura kita namai Usman Harun,” ujar mantan ajudan Presiden Soekarno ini.

Usman bin Haji Ali alias Djanatin dan Harun alias Tohir bin Mahdar telah dieksekusi Singapura dengan hukuman gantung pada 1968. Mereka didakwa telah meledakkan kompleks perkantoran yang menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang lainnya pada 1965.

Sementara itu, Ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bahkan menilai negeri singa itu bukan tetangga yang baik. “Itu berlebihan Singapura, saya sedih kalau pemerintah Indonesia diam saja. Ini adalah pelecehan terhadap harkat, martabat dan kedaulatan kita,” kata Din Syamsuddin usai berdikusi di kantor PKPI di Jalan Diponegoro, Jakpus, Senin (10/2/2014).

Menurut Din, Indonesia punya hak untuk menamakan kapalnya dengan nama-nama pahlawan nasional, tidak ada urusan dengan negera orang lain soal penamaan. “Apa urusannya dengan Singapura? Dan apalagi tingkahnya berlebihan membatalkan undangan Wamenhan, ini pelecehan. Jangan sampai presiden diam, kalau diam berarti ada apa-apa,” ujarnya.

“Saya terus terang tak bisa tutupi kekecewaan terhadap Singapura, negara kecil yang tidak bisa jadi sahabat baik,” imbuhnya geram.

Din menyesalkan sikap Menkopolhukam yang justru tenang saja menghadapi sikap Singapura seolah tidak ada masalah yang perlu diselesaikan. “Protes dong. Menlu harus segera panggil dubes di Jakarta minta penjelasan dan klarifikasi,” ucapnya.

Ia juga meminta pemerintah mengkaji beberapa perjanjian dengan Singapura terutama soal ekstradisi yang sejak lama Singapura tak pernah setuju. Tak sampai di situ, saking kesalnya Din mengaku bahkan sampai membatalkan ajakan Kedubes Singapura di Jakarta untuk bertanding futsal dengan pengurus PP Muhammadiyah.

“Ada undangaan 1 Maret futsal dari kedutaan Singapura, saya sampaikan jangan ikut. Singapura tidak menunjukkan sebagai tetangga yang baik justru dia hanya ambil manfaat,” ucapnya. “Kami tadinya mau ikut karena Muhammadiah sering ikut dengan kedutaan asing. Saya mau ikut, tapi gara-gara ini ya udah jangan ikut. Kita bersahabat dengan tetangga yang tidak baik.”