POLEMIK KRI USMAN-HARUN : DPR: Manuver Pemerintah Singapura-Australia Cuma untuk Gaet Dukungan Konstituen

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, menilai sikap pemerintah Singapura dan Australia kepada Indonesia yang memanas merupakan upaya perdana menteri kedua negara tersebut untuk menggaet dukungan konstituen dalam negeri masing-masing.

“Saya melihat kejadian antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura dan Australia yang memanas. Itu upaya yang dilakukan perdana menteri negara tersebut yang saat ini tengah mengalami krisis dukungan dari dalam negeri,” kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ia mengatakan kedua negara itu yang memprovokasi dan menyerang Indonesia merupakan manuver berbiaya murah dan beresiko rendah. Menurut Tantowi Yahya, kedua negara itu menurut dia memainkan momentum karena sadar bahwa Indonesia sedang mengalami “kekosongan pemimpin”.

“Mereka sadar bahwa para pemimpin di Indonesia akan menghadapi pemilihan umum dan sedang berkompetisi, sedangkan parlemen kosong. Hal itu celah bagi mereka memainkan momentum untuk melakukan tekanan terhadap Indonesia,” ujarnya.

Namun dia menegaskan, pemerintah dan rakyat Indonesia tidak boleh bergeming dan menunjung tinggi bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Tantowi juga mengomentari sikap pemerintah Singapura yang keberatan penamaan KRI Usman Harun dan menganggapnya sebagai sikap yang berlebihan.

Ia menilai kapal perang merupakan wilayah kedaulatan negara sehingga tidak bisa dicampuri oleh negara lain. “Karena menyangkut kedaulatan negara, maka suka-suka Indonesia untuk menamakan terlebih proses penamaan itu melalui proses yang panjang,” katanya.

Sebagai negara tetangga, lanjut Tantowi, pemerintah Singapura hendaknya sebagai negara tetangga, harus bisa menghormati Indonesia. Komisi I DPR sangat menyesalkan sikap pemerintah Singapura yang membatalkan undangan terhadap Indonesia di Singapore Airshow 2014, Singapura.

“Sikap itu lebay [berlebihan] dan tidak sangat kondusif terlebih dengan semangat negara-negara ASEAN dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,” ujarnya.

Ia mengatakan setuju dengan pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro yang menyebutkan pembatalan undangan itu merupakan hak Singapura sebagai negara pengundang. Namun menurut dia, Komisi I DPR prihatin dengan sikap pemerintah Singapura itu.