POLEMIK KBS : Di Hadapan Presiden SBY, Gubernur Soekarwo Janji Dukung Surabaya
Gubernur Jawa Timur Soekarwo (JIBI/Solopos/Antara/Dok.)

Solopos.com, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Soekarwo dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti pertemuan membahas pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Di hadapan Presiden SBY, ia berjanji mendukung langkah-langkah Kota Surabaya membenahi kebun binatangnya yang tengah dirundung polemik pengelolaan.

Seperti diberitakan Solopos.com, KBS yang telah berusia lebih dari 1 abad itu tengah dirundung duka. Gara-gara buruknya pengelolaan masa lalu maka banyak hewan koleksi yang sakit. Sebagian yang sehat juga mendadak mati tak wajar. Tak urung media massa terkemuka Inggris Daily Mail menyebut Kebun Binatang Surabaya terkejam di dunia.

Media massa yang tak mengikuti perkembangan pengambilalihan KBS dari manajemen lama oleh Pemkot Surabaya tak henti menghujat Kota Surabaya sebagai pihak yang paling bersalah dalam musibah tersebut. Bahkan meskipun Pemerintah Kota Surabaya tengah membenahi kebun binatang yang telanjur karut marut.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun melakukan roadshow ke Jakarta demi menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ia sambangi demi mendapatkan dukungan objektif atas polemik pengelolaan yang bernuansa penyimpangan dengan latar belakang yang bearoma manipulatif.

Belakangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menyiapkan pertemuan khusus. Soekarwo diundang dalam pertemuan yang menghadirkan juga Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan sejumlah menteri lain Kabinet Indonesia Bersatu II di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Menyusul pertemuan itu, dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Antara di Surabaya, Soekarwo menyampaikan bahwa penyerahan pengelolaan KBS kepada Pemkot Surabaya merupakan keputusan sangat penting dan wajib mendapat dukungan. "Ini keputusan penting tentang bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan pengelolaan penuh kepada Wali Kota Surabaya, karena akan dikelola lebih baik dan profesional," katanya.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, kendati pengelolaan KBS saat ini masih dalam proses hukum dan mengarah pada kasasi, pemerintah telah berpikir panjang dalam kelanjutan pengelolaan KBS ke depan. Melihat kondisi itu, kata dia, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada Tri Rismaharini dan akan ditindaklanjutinya dengan langkah-langkah kongkret.

"Kendati demikian, diakui kalau langkah itu masih belum bisa dilakukan sepenuhnya karena harus ada perbaikan. Semuanya segera berjalan dan semuanya butuh proses," tegas Pakde Karwo.

Menurut dia, dukungan Pemprov jatim akan diberikan maksimal. Jika Wali Kota Surabaya membutuhkan dukungan kebijakan, maka akan didukungnya. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan dana jika itu dibutuhkan.

"Kami juga akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak. Salah satunya melalui konsolidasi dengan pihak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya," kata dia.

Mantan Sekdaprov Jatim itu akan meminta FKH Unair ikut dalam penanganan KBS, khususnya dalam hal observasi, termasuk dalam hal penanganan binatang dan kandangnya. "Fakultas Kedokteran Hewan Unair akan mengidentifikasi, mana sebenarnya yang sudah tua, sakit dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan, serta mana yang over populasi akan ditata," katanya.

Sementara itu, agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari, Pakde Karwo bersama Menteri Kehutanan akan merancang satu bahasa dalam penegasan pengelolaan KBS. "Namun sekali lagi, penanganan KBS butuh waktu. Kami harap semua pihak dapat memberikan keleluasaan kewenangan dalam mengelola KBS kepada Tri Rismaharini," katanya.

Tidak itu saja, dalam waktu seminggu ini, Surat Keputusan (SK) akan diputuskan dan tinggal jalan, serta mencari menejemen energik dan memiliki hati kehewanan.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya



Kolom

Langganan Konten

Pasang Baliho