POLEMIK KANDANG AYAM : Sentralisasi, Satu-Satunya Solusi

Polemik kandang ayam di Bantul sulit diselesaikan.

Harianjogja.com, BANTUL-Protes warga terhadap keberadaan kandang ayam broiler di kawasan Desa Seloharjo mustahil diselesaikan. Satu-satunya solusi yang bisa diambil pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul adalah sentralisasi kandang ayam.Namun hal itu bukan perkara mudah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dipertahut) Bantul Partogi Dame Pakpahan, satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan menempatkan kandang-kandang itu di satu tempat. Dengan begitu pengelolaan, perawatan, dan pengawasannya pun bisa dimaksimalkan.Akan tetapi hal itu menurutnya sulit untuk direalisasikan.

Pasalnya, ketika sampai saat ini, pihak Pemkab Bantul baru memiliki peraturan daerah (Perda) kawasan industri untuk dua wilayah saja, yakni Piyungan dan Sedayu.Diakuinya, beberapa waktu lalu pihaknya sempat mengusulkan diterbitkannya pula perda mengenai Kawasan Industri
Peternakan (KINAK).

“Tapi sampai saat ini baru Piyungan dan Sedayu saja yang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri,” ujarnya saat ditemui wartawan, Rabu (8/7/2015) siang.

Hanya saja, persoalan yang dialami Pemkab Bantul saat ini adalah terbatasnya lahan marjinal yang menganggur. Sebenarnya, pihaknya pernah mengusulkan sentralisasi untuk kandang ayam itu di kawasan Pajangan. Tapi usulan itu kini mustahil untuk direalisasikan, pasalnya
di kawasan itu sekarang sudah mulai bermunculan pemukiman baru.

Lantaran usulan sentralisasi itu sulit direalisasikan, pihaknya berharap agar peternak bisa menerapkan standar operasional peternakan yang kerap ia sosialisasikan. Beberapa di antaranya adalah penyemprotan lokasi penampungan dan penimbunan kotoran ayam dengan cairan kimia penghilang bau. Hanya saja cara ini diakuinya bisa mempengaruhi laba bersih yang diperoleh peternak.

“Tapi ya itu konsekuensi. Mau terima untung, ya harus mau berkorban dong,” ucapnya.Ia membantah jika penerapan standar

operasional itu bisa membuat peternak bangkrut. Dikatakannya, jika peternak menerapkan standar manajemen yang benar, ia memastikan pola penyemprotan itu tak akan membuat peternak merugi.

“Berkurang pendapatannya iya. Tapi tidak akan rugi. Saya jamin,” tegasnya.

Terkait hal itu, Staf Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Kecamatan Pundong Sadiman mengaku tengah melakukan pendataan terhadap lahan kosong di kawasan Desa Srihardono, Pundong. Hal itu diakuinya memang untuk merealisasikan rencana sentralisasi kandang ayam yang jauh dari pemukiman.

“Luasan totalnya saya belum tahu pasti. Tapi sentralisasi itu perlu dilakukan sebagai jalan tengah,” ucapnya.

Menurutnya, dengan mengambil setidaknya 1 hektar dari setiap dusun, ia berharap bisa mendapatkan lahan yang sesuai untuk kandang-kandang tersebut. Namun untuk merealisasikan hal ini, pihaknya juga mengalami beberapa kendala. “Salah satunya adalah terkait dengan pembebasan lahannya. Karena tanah pelungguh di Pundong ini kan lokasinya banyak yang tidak strategis,” katanya.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Tri Saktiana. Kepada Harianjogja.com, dirinya mengakui, sejauh ini pihaknya hanya menemukan lahan marjinal yang lokasinya menyatu di satu titik. Dikatakannya lokasi lahan marjinal di Bantul masih sporadis dan berpencar-pencar. “Kalau yang untuk menyatu di satu lokasi, masih kita kaji,” ungkapnya.

Terlebih untuk kawasan peternakan, pihaknya harus mencari lokasi yang benar-benar jauh dari pemukiman. Selain itu lokasi tersebut juga jangan sampai justru menyulitkan proses perniagaan para peternak sendiri. “Jangan sampai justru melesukan iklim bisnis peternakan ayam
itu sendiri. Bagaimanapun kita kan juga butuh suplai daging dan telur,” paparnya.