Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri bersikap netral dalam polemik rencana penambangan emas di Bukit Randu Kuning, Jendi, Selogiri.
Pemkab akan memediasi semua pihak terkait agar warga mendapatkan informasi yang utuh dan jelas mengenai penambangan emas tersebut.
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat ditemui wartawan di pendapa rumah dinasnya, kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Senin (21/1/2019), menyampaikan Pemkab akan hadir untuk menyelesaikan polemik sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pemkab bakal memediasi pihak yang pro atau setuju, kontra atau menolak, PT Alexis Perdana Mineral selaku calon penambang, dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan daerah. Bupati meyakini jika duduk bersama semua pihak akan mendapatkan pemahaman yang utuh dan jelas terkait rencana penambangan emas di Randu Kuning.
“Kami akan hadir, tentu dalam konteks memediasi untuk mencari titik temu,” kata Bupati.
Terlepas dari hal itu, PT Alexis selaku investor harus memenuhi seluruh kewajiban dalam hal perizinan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan [amdal] dan proses lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar lokasi tambang.
Jika syarat-syarat terpenuhi, Bupati membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor. Apabila justru mempersulit atau tak mengizinkan investor yang sudah memenuhi semua kewajiban, Pemkab bisa dipermasalahkan.
Sebaliknya, jika calon investor tidak memenuhi kewajiban, Pemkab tak akan merestui investor masuk Kota Sukses. “Wonogiri terbuka untuk investasi apa pun. Namun, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi calon investor terlebih dahulu,” imbuh Bupati.
Terkait penambangan emas di Randu Kuning, pemangku kepentingan yang berwenang menerbitkan izin adalah Pemeritnah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Kendati demikian, penerbitan izin tidak bisa dipisahkan dengan kondisi riil di lapangan yang secara teritorial berada di Wonogiri.
Selama ini Pemprov terus berkoordinasi dengan Pemkab sebelum menentukan keputusan akhir memberi atau tidak memberi izin. Terpisah, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah, Umi Ma’rufah, menuturkan idealnya Pemkab berada di belakang warga.
Apabila warga mayoritas menolak mestinya Pemkab juga menyuarakan hal yang sama. Apabila sebaliknya, kebijakan Pemkab perlu dipertanyakan.
Dia berharap Pemkab mengedepankan kepentingan warga daripada kepentingan investasi. Umi memastikan akan mendampingi warga dalam memperjuangkan hak hidup nyaman di kampung halaman mereka.
Warga Nglenggong, Jendi, Sisri, 51, mengaku pernah mendengar warga terdampak akan mendapat kompensasi Rp1 miliar/keluarga. Informasi itu berkembang secara liar dan belum diketahui kebenarannya.
Lelaki itu pun meragukan kebenaran informasi tersebut. Menurut dia warga tidak mendapatkan informasi yang benar karena selama ini PT Alexis tidak memberi kejelasan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
