Solopos.com, JAKARTA — Keluhan para dokter di Internet mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkaji ulang insentif bagi dokter di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS kesehatan. Pengkajian atas insentif dokter tersebut adalah agenda utama dari rapat kabinet terbatas yang digelar hari ini di Kantor Presiden.
Presiden dalam pembukaan rapat mengakui program Jaminan Kesehatan Nasional pasti memiliki berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. Dia mencontohkan keluhan dari para dokter dan tenaga medis, yang di antaranya, disampaikan melalui akun instragram Ibu Negara Ani Yudhoyono.
“Istri saya, Ibu Ani, kebanjiran pesan dari berbagai kalangan maka kemarin saya minta tolong sampaikan jawaban saya melalui instagram Ibu Ani,” kata Presiden SBY, Rabu (8/1/2014).
Presiden, mengutip pernyataannya di Instragram Ibu Ani, menegaskan pemerintah harus menjalankan program JKN pada 1 Januari 2014 untuk memenuhi amanah UU. “Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam implementasinya, termasuk insentif para dokter dan tenaga medis yang lebih sesuai,” kata Presiden.
Rapat hari ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zainal Abidin, dan Kepala Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan, Fahmi Idris, juga hadir dalam rapat tersebut.
Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
