Solopos.com, SUKOHARJO — Polemik BPJS bikin sibuk kepala daerah. Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya menyatakan akan mengumpulkan perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo terkait kesimpangsiuran aturan pembayaran premi BPJS bagi warga miskin peserta Jamkesda pada 2014.
“Saya akan kumpulkan dulu BPJS dan DKK untuk memperjelas aturan main program ini. Setelah itu baru pemerintah [daerah] akan menentukan sikap,” katanya. Selanjutnya Bupati menegaskan premi asuransi BPJS bagi peserta Jamkesda Sukoharjo yang mencapai sekitar Rp28 miliar sangat memberatkan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dia juga kembali mempertanyakan dasar hukum keharusan daerah membiayai program pemerintah pusat. Sebab dalam banyak kasus, menurut dia, pemerintah daerah tidak dibolehkan ikut membiayai program pusat. “Contohnya dalam program infrastruktur jalan,” imbuhnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
