POLEMIK AIR COKRO: Mediasi Deadlock

SOLO — Mediasi konflik pemanfaatan air Cokro Tulung di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali jalan di tempat. Pertemuan yang digelar Senin (4/2/2013) di Semarang belum membuahkan keputusan apapun ihwal pemanfaatan air Cokro. “Belum ada perkembangan signifikan. Masih gitu-gitu aja,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, saat ditemui wartawan di Balaikota, Selasa (5/2/2013).

Nihilnya hasil pertemuan yang dihadiri Budi Suharto, plt Sekda Klaten Sartiyasto, asisten pemerintahan Pemprov dan Direktur PDAM kedua daerah ini mempertegas berlarut-larutnya penyelesaian problem air Cokro. Atas hal itu, Sekda mengaku tak bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya bisa menunggu keputusan resmi Pemprov ihwal status air Cokro Tulung.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kabarnya Pemprov masih butuh data-data tambahan soal sejarah dan pemanfaatan air Cokro selama ini. Termasuk problem yang dialami dua daerah belakangan. Kami hanya bisa menunggu,” tuturnya.

Dalam pertemuan kemarin, Sekda menyebut kedua belah pihak hanya menjelaskan riwayat pemanfaatan air dari sudut pandang masing-masing. Di pertemuan itu, Sekda mengaku kukuh mempertahankan pemahaman bahwa air Cokro adalah air permukaan.
Pihaknya berharap sejumlah catatan yang diberikan Pemkot bisa memberi pandangan baru Pemprov untuk mengambil keputusan. Diketahui, Pemprov melalui Sekda Jateng, Hadi Prabowo, sempat melontarkan status air Cokro sebagai air bawah tanah.

“Sampai saat ini kami masih meyakini air Cokro adalah air permukaan. Sehingga, kontribusi yang dibayar Pemkot bersifat sukarela dalam bentuk hibah kepada Klaten. Bisa juga besarannya ditentukan Pemprov.”

Ketua Forum Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Soloraya, Rahman DJ, menilai langkah Pemkot yang ngotot mempertahankan air Cokro sebagai air permukaan sudah tepat. Berdasarkan kajiannya, Rahman menyatakan air Cokro murni permukaan.