SOLO —Kontribusi PDAM Solo ke Pemkab Klaten terkait pemanfaatan air dari Umbul Cokro, Tulung, Klaten tak lebih dari Rp1 miliar. Pasalnya, perhitungan tagihan pemakaian air dari Umbul Cokro selama ini tidak jelas.
Nilai kontribusi bisa jadi pada kisaran antara Rp700 juta-Rp1 miliar. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, Kamis (13/12/2012), di ruang kerjanya.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Diterangkannya, setelah mengonfirmasi Kepala PDAM Solo, Singgih Tri Wibowo, nilai tawar terkait besaran kontribusi ke Klaten oleh PDAM Solo yakni Rp700 juta. Namun, nilai tersebut baru sepihak dari PDAM Solo belum hasil kesepakatan antara PDAM Solo dengan Pemkab Klaten.
Pemkab Klaten, katanya, hingga kini masih bersikukuh nilai kontribusi yang harus dibayarkan oleh PDAM Solo Rp4,1 miliar.
“Seperti yang telah saya sampaikan kalau nilai kontribusi itu maksimal Rp1,5 miliar sangat memungkinkan. Sehingga nilai kontribusi Rp4,1 miliar jelas terlalu besar,” terang Supriyanto.
Diungkapkannya, berdasarkan penjelasan Singgih, mediasi antara Pemkab Klaten dengan PDAM Solo yang dilakukan Rabu (12/12/2012) di Pemprov Jateng belum menemukan titik temu. Pasalnya, pertemuan tidak dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dari Pemkab Klaten dan Pemkot Solo.
“Dari keterangan Pak Singgih, pembuat kebijakan dari kedua daerah tidak hadir. Sehingga tidak bisa diputuskan kontribusi yang harus dibayarkan,” ujarnya.
Supriyanto berharap mediasi lanjutan segera diagendakan dan perhitungan kontribusi bisa rasional, artinya tidak merugikan kedua pihak. Selain itu, lanjutnya, kontroversi ihwal kontribusi penggunaan air dari Umbul Cokro tak lantas mengganggu suplai air ke Kota Bengawan.
“Sebenarnya ini persoalan sederhana. Sehingga polemik ini tidak perlu berkepanjangan,” ungkap politisi dari Partai Demokrat itu.
Di sisi lain, Supriyanto mengatakan megaproyek Wosusokan yakni pengambilan air dari Waduk Gajah Mungkur untuk dimanfaatkan oleh lima daerah di Soloraya kecuali Klaten, segera terealisasi.
“Sehingga Solo tidak harus tergantung pada satu sumber yang berada di kabupaten lain. Selain itu, masalah seperti saat ini juga tidak akan terjadi,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
