Madiunpos.com, SURABAYA — Sebanyak 1.200 personel Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dikirim ke Jakarta dalam rangka Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk mengamankan sidang perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan 1.200 personel itu terdiri atas 700 personel Brimob dan sisanya dari personel Sabhara. “Kami stand by-kan personel di Mabes Polri untuk kepentingan pengamanan sidang MK,” kata Barung di Surabaya, Rabu (12/6/2019).
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Untuk wilayah Jatim, Barung menyampaikan imbauan dari Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan agar masyarakat tidak terprovokasi opini terkait kecurangan pemilu, karena pembuktian itu akan dilakukan di MK.
“Polda Jatim berkeyakinan bahwa masyarakat Jatim tidak akan terprovokasi dan mengikuti ajakan ajakan yang inkonstitusional, melakukan hal hal yang berhubungan dengan melawan hukum,” ujar Kabid Humas Polda Jatim.
Barung menyatakan, Polda Jatim tidak akan melakukan sweeping, seperti halnya digencarkan menjelang aksi 22 Mei lalu. Dia memastikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim juga akan segera melakukan pertemuan.
“Tidak ada sweeping, nanti akan disampaikan Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim akan memberikan keterangan bersama para tokoh masyarakat Jatim,” ujar Barung.
Sebagaimana diketahui, persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019 digelar Jumat lusa.
Pendaftaran gugatan telah dilakukan Tim BPN pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga pada Jumat (24/5/2019) lalu. Mereka menolak hasil rekapitulasi nasional yang ditetapkan KPU RI atas kemenangan Jokowi-Ma’ruf dengan 55,50 persen suara.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
