PNS SUKOHARJO : LSM Lira Dukung Penerapan 6 Hari Kerja

 Ilustrasi (JIBI/Dok)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)

PNS Sukoharjo disarankan agar kembali pada kebijakan enam hari kerja.

Solopos.com, SUKOHARJO — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sukoharjo mendukung penerapan kembali kebijakan enam hari kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukoharjo.

Ketua LSM Lira, Nursito, mengatakan sudah semestinya Pemkab Sukoharjo menerima rekomendasi dari Komisi I yang meminta penghentian kebijakan lima hari kerja. Nursito mengakui, kebijakan lima hari kerja justru tidak efektif lantaran para PNS lebih banyak yang menganggur di atas pukul 13.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Dia membantah pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Joko Triyono, yang menyebut penerapan lima hari kerja justru lebih efisien karena bisa menghemat tenaga listrik untuk satu hari.

“Memang, saat Sabtu libur, lis0rik tidak akan digunakan. Tetapi, listrik juga bisa dipadamkan lebih awal jika PNS sudah meninggalkan ruangan setelah pukul 13.30 WIB. Kecuali jika PNS meninggalkan ruang dalam kondisi listrik, komputer, dan AC [penyejuk udara] masih menyala,” katanya kepada Solopos.com, Senin (30/3/2015).

Nursito juga menyoroti belum adanya sistem presensi elektronik di setiap kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Nursito menilai semestinya Pemkab bisa menyisihkan anggaran untuk pengadaan alat presensi elektronik itu.

“Presensi elektronik itu hanya alat untuk memantau supaya PNS bisa datang tidak terlambat dan pulang lebih cepat. Tapi, meski tanpa presensi elektronik itu, para PNS harusnya bisa bekerja penuh tanggung jawab sesuai jam kerja,” ujarnya.

Nursito menilai tanpa ada presensi elektronik itu, sistem pengawasan terhadap kinerja PNS di Sukoharjo kurang maksimal. Masih adanya sejumlah PNS yang keluyuran di pusat perbelanjaan saat jam kerja  menandakan lemahnya pengawasan PNS. “Jika ada presensi, paling tidak bisa membuat PNS berpikir panjang ketika akan pulang lebih awal untuk sekadar mampir ke pusat perbelanjaan,” ujarnya.

Masa uji coba penerapan lima hari kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab akan berakhir April 2015 mendatang. Komisi I mendesak Bupati kembali menerapkan kebijakan enam hari kerja karena kebijakan lima hari kerja dipandang kurang efektif.

“Masyarakat memandang penerapan lima hari kerja itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Setelah pukul 13.00 WIB, produktivitas PNS menjadi berkurang. Jadi, saya mengusulkan supaya penerapan lima hari kerja dicabut karena tidak efektif dan dikembalikan enam hari kerja,” ucap Sekretaris Komisi I DPRD Sukoharjo, Endra Gunawan, Kamis (26/3/2015).

 

 

Berita Terkait

Espos Premium

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Pemerataan akses listrik di Indonesia bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Teknologi ini ramah lingkungan dan bisa dibangun di banyak tempat dan banyak pulau di Indonesia.

Berita Terkini

Petugas DLHK dan Polisi Klaten Cek Air Saluran Irigasi yang Berubah Merah, Hasilnya?

Petugas dari DLHK dan Polres Klaten mengambil sampel air di saluran irigasi yang sebelumnya dikabarkan berubah warna menjadi merah.

Pemkab Sukoharjo Bantu Biaya Pendidikan Anak Pasutri Tinggal di Kolong Meja Wedangan Kartasura

Pemkab Sukoharjo akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari pasangan suami istri Cahyo Yulianto, 50 dan Wiwin Haryati, 48.

Waduh! Antrean Warga Mengular di Sentra Vaksinasi XT Square

Pendeknya durasi di hari Jumat akibat ibadah salat membuat warga berlomba datang lebih dulu hingga antrean mengular.

Sponsor Berlimpah, Persis Solo Kewalahan Terima Tawaran Kerja Sama

Jelang peluncuran tim dan jersey pekan depan, terhitung sudah 14 perusahaan yang mendukung Persis Solo musim ini.

Pelepasan Atlet PON XX Papua Kontingen Jawa Tengah asal Kota Solo

Pemkot Solo melepas 45 atlet, 9 pelatih

Total Dana IPO Tembus Rp32,14 Triliun, Kontribusi Bukalapak Rp21,9 Triliun

Dana hasil penawaran umum yang telah terkumpul hingga 16 September 2021 sebesar Rp32,14 triliun. Total dana itu berasal dari 38 perusahaan yang baru tercatat tahun ini.

Pemerintah Targetkan Ekspor Mobil Listrik di Tahun 2022

Infrastruktur dasar KIT Batang selesai sejak Mei 2021, pembangunan fasilitas recycle, cathode, dan precursor dimulai akhir tahun ini.

Dibujuk Bupati Sukoharjo, Sekeluarga Tidur di Kolong Meja Wedangan Tetap Tolak Tempati Rusunawa

Bupati Sukoharjo Etik Suryani membujuk satu keluarga pasutri Cahyo Yulianto dan Wiwin Haryati yang terpaksa tinggal dan tidur di kolong meja wedangan di Kartasura untuk menempati rusunawa.

1.681 Ibu Hamil di Kendal Sudah Ikut Vaksinasi Covid-19

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Wynee Frederica meminta ibu hamil yang ada di wilayahnya untuk tidak takut vaksinasi.

Peneliti Asal Indonesia Menuju Penemuan Penting Energi Terbarukan

Pemerataan akses listrik di Indonesia bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Teknologi ini ramah lingkungan dan bisa dibangun di banyak tempat dan banyak pulau di Indonesia.

Mendarat di Gurun Gobi, 3 Astronaut China Ditandu

Tiga astronaut China berhasil mendarat di Gurun Gobi, Jumat (17/9/2021), setelah perjalanan luar angkasa 90 hari.

5 Rumah Sakit di Sragen Punya Rapor Merah, Bupati Mencak-Mencak

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, meluapkan kemarahannya setelah mendapati lima dari 10 rumah sakit di Bumi Sukowati mendapat rapor merah dari BPJS Kesehatan.

Antisipasi Lonjakan Kasus Akhir Pekan, Pemkot Jogja Siapkan Isoter

Penyiagaan isoter itu sebagai langkah antisipasi menghadapi lonjakan kasus di akhir pekan saat mobilitas masyarakat meningkat.

RSUD Sragen Kini Punya Generator Oksigen Mandiri, Nilainya Rp6,4 Miliar

RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen kini memiliki generator oksigen secara mandiri yang dipasang dengan anggaran senilai Rp6,4 miliar.

Evakuasi Tenaga Kesehatan Korban Penyerangan KKB di Pegunungan Bintang Papua

Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang diserang KKB