SOLOPOS.COM - PNS Sragen berhalal bihalal dengan Bupati Agus Fatchur Rahman beberapa waktu lalu. Disiplin PNS di Sragen terbukti masih lemah dengan ditemukannya sejumlah PNS yang tidak mengisi presensi hingga berpekan-pekan. (JIBI/SOLOPOS/Tri Rahayu)

PNS Sragen beriwisata pada Sabtu ini ke Jogja. Formas mengkritik piknik dilakukan di masa kampanye.

Solopos.com, SRAGEN — Ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Sragen ramai-ramai piknik ke pantai dan pusat perbelanjaan Malioboro, Yogyakarta, Sabtu (29/8/2015).

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Wisata pegawai selama sehari itu itu diikuti para anggota staf hingga kepala bagian. Mereka merogoh kocek pribadi senilai Rp200.000/orang untuk bertamasya ke Kota Gudeg.

Kabag Humas dan Protokol Setda Sragen, Tugino, saat dihubungi , Sabtu pagi, mengaku ada lima bus yang digunakan untuk mengantar ratusan PNS itu.

“Iya ini ke Jogja. Ada lima bus. Yang ikut kabag, kasubag, dan staf. Ini kegiatan tidak rutin hanya spontanitas dan kebetulan teman-teman da gelem [berkenan]. Dananya dari uang pribadi yang dikumpulkan per bagian. Jadi setiap bagian ada koordinatornya. Ya, rata-rata Rp200.000/orang,” kata Tugino.

Mereka bertamasya tanpa mengajak istri dan anak. Sekretaris Daerah (Sekda) Tatag Prabawanto dan Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman tidak ikut dalam acara itu.

“Ini piknik khusus bagi PNS di lingkungan Setda. Sekda dan Bupati tidak ikut,” katanya.

Sementara Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki, mencurigai adanya kepentingan politik dalam kegiatan piknik itu.

“Curiga kan boleh. Selama kegiatannya bersifat pribadi dan tidak menggunakan APBD ya tidak masalah. Tetapi saya kok sangsi. Masalahnya piknik itu tidak mengajak istri/suami dan anak dan bersifat
spontanitas. Di sisi lain kegiatan itu teroganisasi dan termobilisasi. Kalau sampai menggunakan APBD ya keterlaluan,” kata dia.

Dia berharap APBD tidak untuk kegiatan seperti itu tetapi lebih memprioritaskan pada pelayanan masyarakat.

“Pengkondisian PNS menjelang pilkada [pemilihan kepala daerah] sangat memungkinkan. Apalagi sekarang sudah masuk masa kampanye pilkada,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya