PNS SRAGEN : Biaya Piknik PNS ke Jogja Diduga Gunakan Dana Siluman

PNS Sragen, Formas mencurigai biaya piknik PNS ke Jogja menggunakan dana siluman.

Solopos.com, SRAGEN--Kegiatan piknik yang dilakukan ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Sabtu (29/8/2015), dicurigai menggunakan dana siluman karena sumbernya tidak jelas. Bahkan Forum Masyarakat Sragen (Formas) mencium indikasi penggunaan dana APBD dalam kegiatan tersebut.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sragen, Rus Utaryono, kepada Solopos.com, Senin (31/8/2015), menilai kegiatan piknik ke Jogja itu merupakan modus yang sama dengan kegiatan outbound para PNS ke Malang beberapa waktu lalu. Rus menyebut kegiatan itu sebagai wisata politik pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kegiatan ke Jogja itu terindikasi memakai dana siluman karena beberapa PNS mengaku kalau diminta ikut begitu saja tanpa iuran. Adanya iuran pribadi itu hanya untuk menutupi kebenaran karena sesungguhnya piknik ke Jogja itu dirahasiakan. Yang benar tentu pengakuan kalau gratis. Kenapa? Karena itu politisasi birokrasi oleh salah satu calon bupati,” tulis Rus dalam pesan singkatnya kepada Solopos.com.

Dia mengatakan untuk mengungkap kebenaran itu perlu dilakukan investigasi. Rus curiga bila kegiatan piknik itu menggunakan dana Pemkab berdasarkan pangakuan para PNS. “Ya, patut diduga dana ilegal yang dipakai. Sumber informasi saya menyatakan para PNS mendapat perintah atasan untuk ikut piknik secara gratis,” tambah dia.

Ketua Formas, Andang Basuki, juga menilai hal senada dengan Rus. Andang tidak sekadar mencium adanya indikasi penggunaan dana APBD tetapi juga mengendus indikasi mobilisasi PNS yang mengarah pada calon tertentu. Dia berpendapat kegiatan piknik tidak tepat dilaksanakan di saat rakyat kesulitan mencari air untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

“Petani arep ngileni sawah wae megap-megap kok pejabate [mau mengaliri sawah saja susah payah kok pejabatnya] piknik? Saya kira piknik itu menyinggung petani. Kami memberi warning kepada Pemkab agar tidak hura-hura. Kami meminta APBD digunakan untuk kepentingan rakyat bukan untuk pengkondisian,” katanya saat dihubungi Solopos.com, Senin.

Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Setda Sragen, Tugino, membantah tudingan tersebut. Dia menyatakan dana yang digunakan untuk piknik itu murni dari iuran para PNS yang dikoordinasi para kepala bagian. Dia mengungkapkan setiap PNS sudah menabung setiap bulan sejak lama.

“Tiap bulan ada tabungan. Bukunya ada dan bisa dicek. Kalau ada PNS yang tidak bayar atau gratis ikut piknik, saya tidak tahu. Saya hanya mengurusi di Bagian Humas dan Protokol. Yang jelas sumber dana itu bukan dari APBD,” ujar dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, mengatakan kegiatan piknik itu hanya untuk menghindari kecemburuan antarbagian. Dia menjelaskan dulu masing-masing bagian piknik sendiri-sendiri dan sekarang dikoordinasi piknik bareng.