PNS Solo Diharapkan Jadi Role Model Penggunaan Bright Gas

Pertamina menyosialisasikan penggunaan bright gas dengan role model PNS.

Solopos.com, SOLO — Pertamina Marketing Operation Region (MOR) IV menggandeng Pemkot Solo untuk melakukan sosialisasi bijak menggunakan energi, khususnya elpiji 3 kilogram (kg). Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharapkan menjadi role model untuk tidak lagi memanfaatkan elpiji bersubsidi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Domestic Gas Manager Region IV, Pierre Janitza Wauran, mengatakan Solo merupakan daerah kelima di Jateng yang melakukan deklarasi penggunaan bright gas 5,5 kg oleh PNS. Diakuinya saat ini yang menjadi sasaran adalah PNS karena dekat dan telah menjadi mitra.

Selain itu, sebagai aparatur negara, diharapkan PNS bisa menjadi role model dan agen perubahan. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat mampu yang memanfaatkan elpiji bersubsidi. Padahal elpiji itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan sangat miskin.

“Pertamina terus berupaya supaya distribusi gas melon bisa tepat sasaran, diantaranya melalui sistem monitoring elpiji 3 kg [Simolek], rayonisasi pendistribusian, dan peningkatan pengawasan. Selain itu, kami juga menggandeng pemerintah daerah dan diharapkan PNS menjadi role model untuk beralih menggunakan elpiji nonsubsidi bagi yang mampu,” ungkap Pierre kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (21/11/2016).

Dia menyampaikan pada kesempatan tersebut diberikan 100 tabung bright gas 5,5 kg gratis ke PNS di Pemkot Solo. Pertamina juga memberikan 300 voucher potongan 50% untuk menukarkan atau trade in gas melon ke bright gas dari yang seharusnya harus menambah Rp99.500 menjadi Rp50.000.

Gerakan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat dan juga pemda lainnya sehingga elpiji 3 kg bisa digunakan oleh yang benar-benar membutuhkan.

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menilai apabila masih ada PNS membeli elpiji bersubsidi keterlaluan karena tidak masuk golongan rentan miskin, miskin, maupun sangat miskin. Oleh karena itu, aparatur sipil negara (ASN) diharapkan tidak lagi membeli gas melon.

Menurut dia, nantinya akan ada pembinaan ke PNS supaya tidak menimbulkan kecemburuan dari masyarakat yang wajib menerima subsidi. Diakuinya pengawasan cukup sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu. Apalagi sanksi hingga saat ini juga belum ada.

“Selama ini belum ada sanksi kepada masyarakat mampu maupun usaha menengah dan besar yang mengkonsumsi elpiji 3 kg. Oleh karena itu, kami berharap ada ketegasan dari Pertamina untuk menindak agen atau pangkalan yang menyuplai ke horekoin berupa pencabutan izin usaha,” kata Rudy.

Tepat Sasaran

Dia mengatakan katering biasanya sudah memiliki keuntungan 30% tapi dengan menggunakan gas melon berarti keuntungan bertambah dengan mengambil hak masyarakat miskin. Menurut dia, sidak akan semakin diintensifkan supaya tepat sasaran.

Officer Communication and Relations Pertamina MOR IV, Muslim Dharmawan, mengatakan hingga saat ini masih menyusun formula penindakan. Hal ini mengingat pemerintah tidak mengatur sanksi bagi pelaku horekoin yang menggunakan elpiji 3 kg tapi hanya mengimbau.

“Disparitas harga bright gas dan gas melon memang cukup tinggi, yakni Rp15.500 untuk gas melon dan Rp57.500 sehingga di kantor pusat saat ini sedang memikirkan formula harga supaya harga bright gas terjangkau,” ujarnya.

Sales Executive Elpiji Soloraya, Uki Atma Nagara, mengatakan penjualan bright gas di Soloraya sebanyak 5.000 tabung di Soloraya sedangkan elpiji 3 kg biasanya 500 matrik ton (MT). Penjualan bright gas naik 10%-20% per bulan sejak Juni lalu dan melalui deklarasi ini diharapkan peningkatan semakin tinggi.

“Gerakan ini tidak untuk menurunkan konsumsi elpiji 3 kg tapi diharapkan konsumen memiliki pilihan untuk menggunakan elpiji nonsubsidi,” kata dia.