PNS Malaysia Baru Dipecat Setelah Bolos Kerja 2.002 Hari

 PNS itu tak masuk selama hampi lima setengah tahun. 

Solopos.com, KUALA LUMPUR – Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pendidikan Malaysia dipecat karena tidak masuk selama lebih dari 2.000 hari. Pemecatan ini dilakukan pada Selasa 14 November 2017.

Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit

Dilansir The Channel News Asia, Sabtu (18/11/2017), karena masalah ini, Menteri Pendidikan Malaysia, Mahdzir Khalid, pun menekankan pentingnya integritas di kalangan pegawai negeri. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari pemecatan.

Saat mengatakan hal tersebut, Mahdzir memberi contoh seorang pegawai kementerian yang dipecat setelah absen bekerja selama 2.002 hari. “Insiden ini terjadi di sebuah sekolah perdesaan dan kami sebenarnya tidak tahu bagaimana karyawan tersebut dapat absen hingga 2.000 hari,” katanya.

Mahdzir mengaku tidak mengetahui alasan pasti yang membuat PNS itu tak masuk selama hampi lima setengah tahun. Sementara pihak kepala sekolah terus-menerus membujuk karyawan tersebut untuk bekerja.

Namun, Mahdzir tidak menyebutkan bahwa staf yang dimaksud adalah seorang guru. Ia hanya mengatakan bahwa karyawan tersebut bisa juga menjadi pegawai sekolah atau asisten laboratorium.

“Kami mempertimbangkan fakta bahwa pegawai negeri sipil yang tinggal di daerah perdesaan terkadang harus naik kapal selama enam jam, kemudian berkendara selama dua jam sebelum berjalan selama empat jam lagi untuk akhirnya mulai bekerja. Namun, saya tidak mengatakannya. Itulah yang terjadi [dalam kasus ini],” tambahnya.

Mahdzir mengatakan bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan Kementerian Pendidikan begitu banyak. Lembaga itu mencatat, hampir 3.500 kasus terjadi mulai 2010 hingga Oktober 2017. Sebanyak 55,4% kasus berkaitan dengan ketidakhadiran.

Kasus ketidakhadiran ini lebih dari 68% dilakukan oleh eksekutif. Sementara sisanya, dilakukan oleh personel di tingkat manajemen.

Oleh karena itu, pemerintah Malaysia pun mendorong pegawai negeri sipil yang tengah menghadapi masalah untuk tidak sungkan menceritakannya ke departemen konseling di kantor masing-masing. Ia berharap orang-orang di lingkungan kerjanya dapat membantu mereka agar masalah tersebut dapat selesai dan menghindari terulangnya hal ini.