PN Sleman Berkomitmen Bebas Korupsi

Pengadilan Negeri Sleman mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Solopos.com, SLEMAN– Pengadilan Negeri Sleman mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas korupsi.

Ketua PN Sleman Erma Suharti mengatakan pencanangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menpan-RB No 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas. Sebagai salah satu instansi pemerintah, PN akan terus meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

“Salah satunya harus bisa memberikan pelayanan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme [KKN] serta berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” katanya di Ruang Sidang Utama Kantor Pengadilan Negeri Sleman, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, reformasi birokrasi dilakukan lembaganya. PN Sleman menjalankan tupoksi menerima, memeriksa, memutus segala perkara yang dilimpahkan baik pidana atau perdata. Pihaknya juga membenahi tata kelola manajemen yang meliputi administrasi persidangan, perkara, dan umum.

“Untuk menuju WBK dan WBBM diinstansi kami mulai dari pimpinan, pejabat struktural maupun fungsional dan rekan-rekan hakim. Kami bersama- menandatangani pakta integritas,” katanya.

Erma berharap seluruh aparat penegak hukum di PN Sleman menjalankan komitmen dan ikrar yang sudah tertera pada pakta integritas. Masyarakat juga diminta tidak memberikan sesuatu atau janji pada petugas.

“Kalau ada yang meminta atau menerima sesuatu laporkan. Semua penyimpangan yang ada, laporkan sesuai mekanisme yang ada,” katanya.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengapresiasi  pencanangan zona integritas di lingkungan PN Sleman. Dia berharap pencanangan ini dapat benar-benar dilaksanakan untuk mewujudkan WBK dan WBBM serta menjunjung integritas PN Sleman dalam melaksanakan visi misinya.

“Mudah-mudahan dengan pencanangan ini juga dapat memberikan pengaruh pada instansi lainnya untuk meningkatkan pelayanan yang bersih, profesional, bebas dari KKN,” kata Bupati.