PM Sudan Ditahan di Rumah Ketua Dewan Militer, Ini Alasannya

Solopos.com, KHARTOUM — Perdana Menteri Abdalla Hamdok kini ditahan di rumah ketua dewan militer berkuasa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan.

Berbicara saat konferensi pers di Khartoum pada Selasa (26/10/2021), Komandan Jenderal Pasukan Bersenjata Sudan sekaligus Pimpinan Dewan Kedaulatan Sudan itu mengungkapkan bahwa angkatan darat menyembunyikan Hamdok di rumahnya agar dirinya tetap aman seusai mendapat ancaman pembunuhan.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

“Kami merasa ada ancaman terhadap nyawa perdana menteri, itulah mengapa kami menjauhkannya. Dia [Hamdok] ada di rumah saya dan wartawan bebas untuk menemuinya,” kata al-Burhan.

Hamdok dan sejumlah menteri pemerintahan sipil ditangkap oleh militer Sudan pada Senin (25/10/2021) di tengah situasi genting di negara tersebut.

Baca Juga: 7 Juta Lebih Anak Muda Alami Pelecehan di Game Online

Al-Burhan pada Senin mengumumkan status darurat, membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah serta menangguhkan sejumlah ketentuan dokumen konstitusional yang menjabarkan transisi politik di Sudan.

Setelah kudeta gagal militer bulan lalu, ketegangan mendalam antara militer dan pemerintahan sipil meletus di tengah aksi protes rival baru-baru ini di ibu kota Khartoum.

Sebelum jatuh ke tangan militer, Sudan diperintah oleh dewan kedaulatan dari pejabat militer dan sipil, yang mengawasi masa transisi sampai pemilu yang akan digelar pada 2023, sebagai bagian dari pakta bagi-bagi kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Perubahan dan Kebebasan.

Sebelumnya,  Al Burhan mengumumkan status darurat, pembubaran dewan kedaulatan dan kabinet serta pemberhentian gubernur.

Al-Burhan kemudian menyuarakan komitmen terhadap dokumen konstitusional dengan menangguhkan sejumlah hal yang berkaitan dengan koalisi dengan Aliansi Perubahan dan Pasukan Kebebasan (elemen sipil dalam koalisi berkuasa)

Baca Juga: Kudeta Militer, Perdana Menteri Sudan Diculik ke Tempat Rahasia

Di sisi lain, Kementerian Informasi Sudan pada Senin (25/10/2021) mengatakan bahwa pemerintahan sipil pimpinan Perdana Menteri Abdalla Hamdok masih merupakan otoritas transisi yang sah di negara tersebut dan menolak pembubaran kabinet.

Dokumen konstitusional memberikan hak deklarasi status darurat di negara itu hanya kepada perdana menteri, dan tidak memberikan hak untuk pembubaran institusi transisi kepada pihak mana pun selain dewan legislatif. Kementerian itu menuntut agar para pemimpin angkatan darat Sudan membebaskan perdana menteri dan pejabat lainnya.

Sebelumnya, sejak Senin pagi Ibu Kota Khartoum terjadi aksi penangkapan yang melibatkan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan sejumlah menteri bersama dengan anggota sipil di dewan kedaulatan.

Pernyataan kantor perdana menteri menyebutkan bahwa pasukan keamanan membawa Hamdok beserta istrinya ke tempat rahasia. Aliansi menuding Al Burhan melakukan kudeta militer. Massa turun ke jalan di Ibu Kota Khartoum, menolak langkah-langkah yang diumumkan oleh Al-Burhan dan menuntut pemulihan pemerintahan sipil.