PM Selandia Baru Janjikan Aturan Baru Peredaran Senjata Api

Solopos.com, CHRISTCHURCH – Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyatakan bakal mengumumkan aturan baru perdagangan senjata api secepatnya. Hal ini sebagai tindak lanjut terjadinya serangan teror penembakan di dua masjid di Kota Christchurch yang menewaskan 50 orang dan melukai puluhan orang lainnya, sebagian dalam kondisi serius.

Sang pelaku, warga Australia Brenton Tarrant, 28, yang diyakini merupakan simpatisan gerakan pendukung supremasi ras kulit putih, Sabtu (16/3/2019) lalu sudah dikenai dakwaan pembunuhan. Dia bakal kembali dihadapkan ke pengadilan pada 5 April di mana polisi menyebut kemungkinan ada sejumlah dakwaan baru.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Dalam waktu 10 hari sejak aksi terorisme yang mengerikan ini kami akan mengumumkan reformasi yang saya yakin akan membuat masyarakat kita lebih aman,” kata Jacinda dalam jumpa pers, Senin (18/3/2019), setelah kabinetnya menyepakati secara umum reformasi terhadap hukum perdagangan dan kepemilikan senjata api.

Pemilik toko senjata api Gun City, David Tipple, dalam jumpa pers pada Senin mengakui tersangka pelaku penembakan membeli empat pucuk senjata api dan amunisinya secara online dari tokonya antara Desember 2017 dan Maret 2018. Namun dia menyatakan pihaknya tidak menjual senjata api yang digunakan dalam aksi terornya. “MSSA, military-style automatic [senjata api otomatis bermodel militer] yang dilaporkan digunakan oleh tersangka penembak tidak dibeli dari Gun City. Gun City hanya menjual senjata api kategori A,” kata Tipple.

Berdasarkan hukum senjata api Selandia Baru, senjata api kategori A bisa berjenis semiotomatis, namun magasennya hanya mampu menampung tujuh butir peluru. Dalam video siaran langsung penembakan yang ditayangkan pelaku di media sosial, terlihat dia membawa senjata semiotomatis dengan magasen berkapasitas besar. Tipple menyebut pembelian secara online harus melalui proses pemesanan online yang harus disetujui kepolisian. Tokonya juga tidak melihat adanya hal mencurigakan terkait sang pembeli yang memiliki lisensi kepemilikan senjata api. Tipple menambahkan dirinya mendukung upaya reformasi hukum senjata api yang dilakukan PM Jacinda Ardern.

Jacinda sejauh ini tidak mengungkap perincian reformasi hukum senjata api yang akan dilakukan, namun sebelum ini dia menyatakan mendukung pelarangan senjata api semiotomatis.

Negara tetangganya, Australia, tercatat sebagai salah satu negara dengan aturan kepemilikan senjata api terketat di dunia yang diberlakukan setelah terjadinya aksi pembantaian Port Arthur pada 1996. Saat itu seorang penembak tunggal menewaskan 35 orang menggunakan senjata otomatis AR-15, varian sipil dari senapan militer M-16. Senjata yang sama digunakan saat aksi teror di Christchurch. Menyusul tragedi Port Arthur, Australia melarang perdagangan dan kepemilikan senjata semiotomatis, meluncurkan program amnesti senjata api nasional yang membuat puluhan ribu pucuk senjata api diserahkan ke pemerintah, dan membuat syarat yang jauh lebih ketat untuk memiliki senjata api.

Selandia Baru yang berpenduduk hanya lima jutaan orang, tercatat memiliki 1,5 juta pucuk senjata api. Lisensi kepemilikan senjata api di negeri ini membutuhkan pemeriksaan profil orang yang mengajukan dan pemeriksaan oleh kepolisian. Orang takkan ditanyai lisensinya jika dia membeli magasen peluru berkapasitas besar, yang bisa dimodifikasi secara ilegal untuk menambah daya serang senjata api. Senjata api juga tidak dipersyaratkan didaftarkan secara khusus sehingga tidak bisa diketahui berapa pucuk senjata api yang dimiliki seseorang.

Aksi kejahatan dengan kekerasan sangat jarang terjadi di Selandia Baru sehingga polisi rata-rata bertugas tanpa membawa senjata api. Aksi penembakan massal yang kali terakhir terjadi di Selandia Baru adalah pada 1990 saat seorang pria membunuh 13 orang dalam aksi penembakan membabi buta selama 24 jam di sebuah desa kecil pesisir Aramoana. Pelaku kemudian tewas ditembak polisi.