PLTU BATANG : Nilai Proyek US$4 Miliar, PLTU Batang Diharapkan Cegah Krisis Listrik

PLTU Batang tetap dimulai pembangunannya meskipun terkendala pembebasan lahan.

Kanalsemarang.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batang senilai US$4 miliar.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Peresmian berlangsung di Batang, Jawa Tengah sekaligus meresmikan Program Elektrifikasi 50 Lokasi di Pulau Terdepan dan Daerah Perbatasan.

Dalam siaran pers Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan proyek PLTU ini sudah lama direncanakan pemerintah dan seharusnya beroperasi tahun 2016 mendatang. Tetapi karena terkendala berbagai persoalan terutama pembebasan lahan akhirnya tertunda selama empat tahun.

“Pemerintah secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Jika tidak dilakukan, akibatnya Indonesia akan mengalami krisis listrik pada tahun 2019,” kata Teten dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Jumat (28/8/2015).

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak boleh ada lagi proyek-proyek yang mangkrak karena masalah perizinan atau pembebasan tanah. Kalau ada masalah, pemerintah akan membantu untuk membereskan.

Menurut Presiden, public private partnership (PPP) seperti yang dilakukan dalam proyek PLTU Batang harus bisa menjadi contoh kerja sama pemerintah dan swasta. Ini karena APBN tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan. Padahal ketersediaan listrik
sangat dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan industri.

“Anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin. Konveksi-konveksi kecil, warung-warung dan usaha kecil lainnya bisa hidup dan semua itu membutuhkan listrik,” kata Presiden.

Pemerintah sendiri menargetkan rasio elektrifikasi sampai akhir 2019 mencapai mencapai 97% dan 99% pada 2020 dari jumlah rumah tangga di Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), sejumlah pembangkit akan dibangun hingga mencapai 35.000 MW.

Semua itu didasari adanya kebutuhan listrik dari hari ke hari yang semakin besar, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk merespons permintaan pasokan listrik yang cepat, maka penambahan kapasitas pembangkit baru harus tetap diadakan.

Jokowi akan memberikan perhatian khusus pada program percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik ini. Pembangunan pembangkit listrik tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Pemerintah tidak bisa berdiam diri atau cari aman ketika muncul berbagai masalah dalam pembangunan infrastruktur. Karena kalau terlambat maka dampaknya akan bisa kita rasakan beberapa tahun ke depan, yakni krisis listrik.

PLTU ini merupakan proyek yang dipersiapkan dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan menjadi proyek showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari US$4 miliar.

Presiden menegaskan skema KPS yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan dan akuntabel harus jadi contoh untuk pola kerja sama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia, karena dana APBN saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yg diperlukan oleh rakyat Indonesia.