Solopos.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN menyiapkan rencana pemisahan (spin off) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi dua perusahaan terpisah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi defisit listrik dan meningkatkan elektrifikasi.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Luky A. Firman, mengungkapkan rencana pemisahan PLN itu merupakan usulan para ekonom yang bekerja sama dengan BKF. Usulan itu kini sedang diperdalam baik dari aspek ekonomi, finansial, legalitas serta kemungkinan mengubah undang-undang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Sebenarnya, rencana memecah PLN itu sudah pernah dilakukan. Ketika itu diperkirakan, proses spin off PLN membutuhkan waktu 5-10 tahun. Hanya saja, spin off kali ini akan lebih luas lagi,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (4/4/2014).
Usulan pemisahan PLN ini merupakan tindak lanjut dari kajian BKF yang menyebutkan ketimpangan ketersediaan listrik antarwilayah terjadi akibat kebijakan pembangunan infrastruktur yang cenderung condong ke kawasan barat Indonesia (KBI) mengingat jumlah penduduk dan industri lebih banyak berada di wilayah ini.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia (KTI) cenderung tersendat akibat kondisi geografis yang sulit sehingga biaya pengiriman material untuk pembangunan infrastruktur yang dipasok dari Jakarta dan Surabaya menjadi mahal.
Secara umum, kondisi ini membuat biaya logistik di KTI menjadi mahal. Sesuai dengan hasil kajian tersebut, infrastruktur kelistrikan dinilai sebagai kebutuhan yang sangat mendesak.
Selama ini, kesenjangan suplai listrik antara Pulau Jawa-Bali dan wilayah lain cukup lebar sehingga daerah di luar Jawa dan Bali kesulitan menarik minat investasi. Kesenjangan suplai listrik itu terjadi karena wilayah cakupan layanan PLN terlalu luas sehingga perusahaan pelat merah tersebut harus menanggung beban biaya operasional yang berat dan tidak fokus.
“Pada gilirannya, kesenjangan tersebut menciptakan jurang pertumbuhan ekonomi antarwilayah yang kian melebar,” jelas Luky A. Firman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia mencapai 57,99%, disusul Pulau Sumatra 23,81%, Kalimantan 8,67%, Sulawesi 4,82%, serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,53%.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN, Dwijanti Tjahjaningsih menilai usulan BKF untuk melakukan spin off PLN menjadi wilayah barat dan timur akan membuat BUMN itu menjadi lebih fokus dalam penyediaan listrik di seluruh daerah di Indonesia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
