PKS Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR, Tapi Renovasi

PKS menolak pembangunan gedung baru DPR karena alasan defisit anggaran. Namun, mereka setuju renovasi.

Solopos.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menolak pembangunan gedung baru DPR yang rencananya dimulai tahun depan. PKS menyebut kondisi anggaran negara sedang defisit.

Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran

“Situasi ekonomi Indonesia sedang tidak memungkinkan, jadi kami minta tunda dulu pembangunan gedung baru,” kata Presiden PKS, Sohibul Iman dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (16/8/2017).

Dia mengakui bahwa ruang kerja anggota DPR yang ada saat ini memang belum memadai untuk menunjang tugas kedewanan. Pasalnya, pada awal berdirinya Gedung Nusantara I, untuk satu anggota ruangan hanya untuk satu anggota dan satu staf.

Namun, saat ini kondisinya sudah jauh berbeda. Satu ruangan diisi seorang anggota dewan dengan lima tenaga ahli, dua asisten pribadi, dan satu staf. Karena itu, katanya, ruangan yang tersedia sangat tidak mungkin menampung orang sebanyak itu.

Namun, dengan kondisi yang ada setiap anggota DPR harus menyesuaikan dengan ruangan yang tersedia. “Ya, mungkin jalan tengahnya dengan renovasi gedung, artinya cari cara yang tidak melukai situasi saat ini,” ujarnya.

Sohibul menilai semua penganggaran harus memiliki kesadaran prioritas sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang saat ini menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing, mengatakan bahwa anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap. Misalnya untuk tahun depan anggaran senilai Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun itu Rp5,7 triliun.

“Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp5,7 triliun kemarin itu, sudah ada Rp500 miliar untuk anggaran,” kata Anton.

Politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara tersebut menjelaskan selain membangun gedung baru, DPR juga mewacanakan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan, hingga museum parlemen. Rencana itu, menurut dia, di luar dari anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru DPR.

Fasilitas baru itu, katanya, juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Misalnya alun-alun demokrasi dapat digunakan sebagai tempat representatif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan unjuk rasa.